aplikasi sakpa

Pelaksanaan Perdirjen Perbendaharaan No : PER-31/PB/2016 ttg Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi PPNPN yang Dibebankan pada APBN (Penting !)

Kepada Yth :
Seluruh KPA/PPK Satker Mitra Kerja KPPN Jakarta VII
di tempat

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5790/PB/2016 tanggal 22 Juli 2016 hal Penegasan Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

SAS_2016_16.04(FILEminimizer)

Update Aplikasi SAS 2016 Versi 16.0.6 (Pembayaran PPNPN dan Modul Capaian Output)

Hot news!!!  Diberitahukan kepada :
Rekan-rekan Operator Aplikasi SAS
Satker Mitra KPPN Jakarta VII.

Telah dirilis update Aplikasi SAS 2016 Versi 16.0.6 untuk penyempurnaan aplikasi awal sebelumnya, adapun yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

huddle

Pemberitahuan Pengisian Modul Capaian Output Pada Aplikasi SAS 2016

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Mitra KPPN Jakarta VII
di Tempat

Sehubungan dengan Surat Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Nomor : S-6197/PB.6/2016 tanggal 3 Agustus 2016 hal tersebut diatas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut  :

1. Dalam rangka mendukung program Nawacita, telah dilakukan penambahan modul capaian output pada Aplikasi SAS update terbaru (SAS 16.0.6).

logo_bw

Pemberitahuan Mengenai Tindak Lanjut Pengendalian Belanja K/L (self blocking)

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran
Kementerian / Lembaga Mitra Kerja KPPN Jakarta VII

Menunjuk Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No. S-6351/PB/2016 tanggal 9 Agustus 2016 hal tersebut diatas dan menindaklanjuti hasil sidang Kabinet tanggal 3 Agustus 2016 terkait dengan pengendalian belanja Kementerian /Lembaga melalui revisi self blocking, dengan ini perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

Pelayanan-prima

Undangan Sosialisasi Survey Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkeu Tahun 2016

Kepada Yth :
Petugas KIPS dan Petugas Rekonsiliasi
(sesuai nama terlampir)
Satker Mitra Kerja KPPN Jakarta VII

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4802/PB/2015 tanggal 13 Juni 2016 hal Langkah- Langkah Peningkatan Kinerja Layanan Untuk Mempersiapkan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkeu Tahun 2016,

logo om span(FILEminimizer)

Penting ! Langkah-Langkah Pencegahan Pembayaran Gaji Induk Dobel Bayar dan Penonaktifan Supplier Pegawai

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran
Satker Mitra Kerja KPPN Jakarta VII
di Jakarta

Menindaklanjuti dan mengingatkan kembali atas Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4608/PB/2016 tanggal 6 Mei 2016 hal tersebut pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan database SPAN, masih ditemukan beberapa insiden pembayaran Gaji Induk yang terindikasi dobel bayar periode bulan Januari s/d Juni 2016;

LOGO-KPPN-MOBILE

Jadwal Layanan KPPN Mobile KPPN Jakarta VII bulan Agustus 2016

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada para mitra satuan kerja maka Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta dan KPPN Jakarta VII mengadakan layanan KPPN Mobile di Bulan Agustus 2016. Dalam pelaksanaan fungsinya, KPPN Mobile adalah perpanjangan tangan layanan front office pada KPPN induk. KPPN Mobile menyelenggarakan fungsi penerimaan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Arsip Data Komputer (ADK) SPM dan Kontrak, pengujian SPM, Layanan Konsultasi satker. 

Urgent-Care1

Urgent ! Pelaporan Data Rencana Eksekusi Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2016

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran
Satker Mitra Kerja KPPN Jakarta VII
di Jakarta

Dalam rangka mendukung pelaksanaan APBN secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, serta dalam rangka menyusun kebijakan penyerapan anggaran TA 2016 yang didukung oleh penerimaan negara yang optimal, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Update

Kebijakan Akuntansi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan (LKKL)

Kepada :
Satker mitra KPPN Jakarta VII

Sehubungan dengan penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) berbasis akrual, dengan ini disampaikan hal-hal mengenai berikut ini :

1.Pengembalian belanja;
2.Aset yang belum diregister;
3.Hibah yang pencairannya tidak melalui Kuasa BUN (Hibah Langsung)
4.Satker yang belum menyelesaikan proses likuidasi sampai dengan tanggal pelaporan LK Semester I dan/ atau LK Tahunan

asuransi_website

PMK Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Klasifikasi Anggaran

Kepada :
Satker mitra KPPN Jakarta VII

Telah dirilis PMK PMK Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Klasifikasi Anggaran.

Untuk dipedomani dalam pelaksanaan proses anggaran di tingkat satuan kerja.

Pelayanan-prima

Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi Aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN

Kepada :
Satker mitra KPPN Jakarta VII

Penerapan akuntansi berbasis akrual menuntut setiap operator untuk tepat dalam menggunakan menu transaksi yang terdapat pada Aplikasi Persediaan dan SIMAK-BMN.

Hal tersebut disebabkan karena setiap transaksi yang ada pada aplikasi-aplikasi tersebut akan menghasilkan jurnal yang berbeda-beda, sehingga kesalahan dalam memilih penggunaan menu transaksi akan berdampak dalam kesalahan dalam penyajian laporan keuangan.