KONSULTASI

Untitled-1-5

Konsultasi dan Diskusi tentang  SPAN, Perbendaharaan,  Keuangan, Akuntansi, Peraturan Belanja Negara, APBN dan Aplikasi Instansi

Print Friendly

481 Responses to KONSULTASI

  1. yuni says:

    Jika sudah dicoba perbaiki drppnya dengan menyamakan kode bpp dan nomor drppnya dengan isi kuitansi yang sama tapi tetap ga berhasil juga…apa ada solusi lain…???misalnya membatalkan sp2d yg sudah terbit dan mengembalikan uang yang ada di bank ke kas negara n membuat ulang spmnya…soalnya udah ga tau gi harus di apakan…
    catatan : krna dua spm yang bersumber dari kedua bpp sama-sama bermasalah (ada 2 BPP)

  2. Alipan Darwanto says:

    Selamat pagi, mohon bantuannya saya ada masalah keterlambatan pengajuan pendaftaran kontrak ke KPPN karena sudah 1 bulan dari penandatanganan kontrak (SPK) untuk sebuah pekerjaan ke penyedia, sehingga penyampaian pendaftaran Rincian kontrak yang saya ajukan ditolak oleh KPPN ? mohon solusinya ? jawaban apakah yang tepat mengenai hal tersebut…? terimakasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore dan salam hangat.
      Sesuai PMK Nomor 190/2012 dan surat Menteri Keuangan Nomor S-153/MK.05/2017 tanggal 27 Februari 2017,
      disebutkan bahwa : Kontrak didaftarkan ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani dan Kontrak yg bertanggal 3 Januari 2017 s.d 3 Maret 2017 wajib disampaikan ke KPPN paling lambat 15 Maret 2017.

      Selanjutnya jika tidak dapat memenuhi periode tersebut dapat mengajukan surat dispensasi pengajuan kontrak ke Kepala KPPN.
      Petunjuk lebih lanjut dapat dilihat pada :
      http://kppnjakarta7.net/petunjuk-teknis-langkah-langkah-strategis-pelaksanaan-anggaran-kl-tahun-2017/
      Semoga bermanfaat.

  3. Yuni says:

    Selamat Siang…
    saat rekan SPM GUP data kuitansi yang menjadi isi dari DRPP tu tidak muncul sehingga tdk bisa lanjut ke langkah berikutnya…(catatan : DRPPnya dari silabi bendahara pengeluaran pembantu)
    sy sudah ikuti step by stepnya yg seharusnya di jalani dan sudah pernah berhasil sekali GUP
    tapi gup selanjutnya udah eror kayak gini…tolong solusinya….
    karena saya ga bisa lanjutkan kegiatan kebendaharaan ku kalo ini belum selesai…
    Catatan : sy sudah coba rekam ulang drppnya tp tetap ga berhasil…
    sy juga sudah terima lpj bpp berkali2 tp tetap ga berhasil…

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore dan salam hangat.
      Dapat kami jelaskan bahwa setiap SPM GU membawa identitas No DRPP yang bisa dilihat pada sisi kiri menu “RUH Transaksi” atas setiap transaksi 11.
      Kuitansi tidak muncul dari tiap DRPP di proses rekam Transaksi disebabkan karena : terdapat kuitansi yang diperbaiki, dan DRPP yang berubah akan tetapi tidak melakukan perbaikan SPP dan SPM GU berkenaan. Sehingga Aplikasi tidak dapat menemukan DRPP yg cocok dengan isi SPM GU.
      Agar dicek kembali dan melakukan penyamaan data.

      Semoga bermanfaat

      • yuni says:

        Jika sudah dicoba perbaiki drppnya dengan menyamakan kode bpp dan nomor drppnya dengan isi kuitansi yang sama tapi tetap ga berhasil juga…apa ada solusi lain…???misalnya membatalkan sp2d yg sudah terbit dan mengembalikan uang yang ada di bank ke kas negara n membuat ulang spmnya…soalnya udah ga tau gi harus di apakan…
        catatan : krna dua spm yang bersumber dari kedua bpp sama-sama bermasalah (ada 2 BPP)

  4. uky octavia widyanto says:

    asswrwb, selamat siang mohon izin saya ingin bertanya, saya baru aya mengintsal aplikasi sas 2017 di komputer, data sudah saya restore semua, tp kenapa di aplikasi ppspm, buka pagu, tayang pagu, detail satker, detail pnbp, cetak MP, selalu muncul lakukan perekaman parameter judul di menu cetak spm, trims saya satker polres pelabuhan tanjung priok jakarta utara ,

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang dan salam hangat.
      Jika yang dimaksud adalah menu pencetakan MP, maka harus melakukan langkah perbaikan dahulu.
      Yaitu dengan cara : Masuk ke Modul PPSPM – Menu Cetak SPM – Klik “Parameter Judul” – Pilih Kode Departemen – dan Lengkapi semua isian yg kosong. Selanjutnya Log Out dan Log In modul PPSPM, pastikan pengisian parameter sudah sesuai dan lengkap.
      Selanjutnya masuk ke modul Admin dan lakukan pencetakan MP.

      Semoga bermanfaat.

  5. Man says:

    Ass…
    mohon saya dari kaltim, ingin menanyakan terkait pengenaan pajak tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya, Pihak KPP setempat membuatkan aplikasi excel yang sedikit membingungkan beberapa bendahara, pertanyaan saya apakah ada cara menghitung pajak penghasilan yang melebihi PTKP (non final) karena sebelumnya waktu belum melebihi PTKP masih menggunakan (final).
    terima kasih atas bantuannya.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore dan salam hangat.
      Dapat kami sampaikan kembali bahwa untuk asistensi masalah Perpajakan, dapat menggunakan fasilitas Kring Pajak di Nomor 1-500-200 atau mengunjungi Customer Service KPP setempat yang merupakan instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak.
      Adapun layanan website ini adalah dibawah pengelolaan KPPN Jakarta VII yang merupakan instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
      Semoga bermanfaat.

  6. Agung W says:

    PERMASALAHAN :
    Saldo minus akibat realisasi pada silabi terekam otomatis 2 kali (Seting Database Gabung) pada saat pemrosesan SPM GUP
    HASIL ANALISA :
    Setelah dilakukan beberapa kali test percobaan terhadap permasalahan tersebut maka dapat disimpulkan :
    1. Saldo realisasi pada kertas kerja Aplikasi Silabi terkoreksi (bertambah) pada saat dilakukan pembebanan kuitansi terhadap menu akun pada silabi
    2. Pada saat penginputan SPP GUP dimana data diambil dari DRPP yang telah dibuat ternyata selain mengkoreksi (menambah) realisasi pada modul SPP juga mengkoreksi (menambah) nilai realisasi pada Aplikasi Silabi
    Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa permasalahannya adalah terjadinya double input realisasi pada Modul Aplikasi Silabi secara otomatis pada saat pembuatan SPP GUP.

    Sehubungan dengan hal tersebut mohon tanggapannya apakah memang masih dalam perbaikan atau terjadi kesalahan input oleh salah satu operator kami ?

    terimakasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore dan salam hangat.
      Dapat kami beritahukan bahwa untuk menu tampilan pagu dan sisa pagu pada RUH Kuitansi SAS 17.0.2 masih terdapat kekurangan yang akan diperbaiki pada update Aplikasi SAS Selanjutnya.
      Opsi yang dapat diambil pada saat ini untuk tetap dapat melakukan RUH Kuitansi tsb adalah : dengan melakukan edit sisa pagu secara manual dan menginput sesuai dengan sisa pagu yang riil pada satker. Lalu melanjutkan RUH Kuitansi sampai dengan selesai.

      Semoga bermanfaat.

  7. Corry says:

    Selamat sore Bp/Ibu,

    Saya ingin menanyakan perihal Tunjangan Pengelola Pengadaan Barjas. Di Aplikasi GPP tunjangan tersebut di atas masih kosong atau nol. Apakah akan ada update GPP baru atau bagaimana mekanisme pengajuan pembayaran tunjangan tersebut?

    Terima kasih.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore dan salam hangat.
      Sampai dengan saat ini pada aplikasi GPP versi terakhir belum mengakomodir perubahan besaran tunjangan fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa serta juga perubahan besaran tunjangan fungsional Pranata Komputer sesuai dengan peraturan yang baru dirilis.
      Hal ini sudah dicatat dan disampaikan ke Kantor Pusar Ditjen Perbendaharaan dan akan diupdate pada versi GPP berikutnya.
      Silahkan mengajukan gaji dengan menggunakan tabel lama terlebih dahulu untuk menghindari keterlambatan pembayaran Gaji Induk.
      Demikian dapat kami sampaikan.

      Semoga bermanfaat.

  8. Em Hasril says:

    Selamat Malam saya ingin bertanya siapa yang bertanggung jawab atas salah entri rekening gaji Seorang PNS ke rekening PNS lain.Mohon Bantuan penjelasannya.dan apa sangsi ukum atas kesalahan entri tersebut.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore dan salam hangat
      Dapat kami sampaikan bahwa pengajuan SPM dari setiap satuan kerja melalui proses validasi dan pemeriksaan dari PPSPM dan PPK.
      Selanjutnya langkah yang dapat diambil jika terjadi kesalahan transfer adalah menghubungi CSO KPPN untuk diassistensi dalam pengajuan Permohonan penarikan saldo pada rekening yang dikarenakan salah nomor rekening penerima.
      Surat dimaksud diajukan oleh satker kepada KPPN Mitra dan akan diteruskan ke Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

      Semoga bermanfaat.

  9. Muslimin says:

    Selamat siang Pak/Ibu

    Mohon informasi bagaiman solusinya saat mau mencatat SPM dan mau simpan SPM tidak bisa disimpan dan muncul” No spm up/tup tidak boleh kosong” itu bagaimana solusinya ya Pak/Bu padahal SPM UP yang pertama sudah kita catat dan sudah keuar sp2dnya dan sudah tercatat di aplikasi, sekiranya tidak keberatan mohon bantuannya, terima kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore dan salam hangat.
      Silahkan untuk melakukan :
      Transfer data SPM dari PPSPM ke Silabi, Memberikan Nomor SP2D pada SPM UP/ TUP berkenaan, Lalu memasukkan transaksi dengan kode 05 “SPM UP/TUP” pada RUH Transaksi Silabi.

      Selanjutnya harap memastikan bahwa setting databasenya adalah :”Gabung”

      Semoga bermanfaat.

  10. eko says:

    Selamat malam, kami ingin bertanya seputar lelang sebelum tahun anggaran (lelang Pra DIPA). Di penghujung tahun 2016 instansi kami mengadakan lelang Pra DIPA untuk pelaksanaan pekerjaan di tahun 2017. Sebagaimana layaknya proses lelang lainnya, telah dialokasikan biaya administrasi yang melekat dalam kegiatan lelang Pra DIPA tersebut seperti honor pokja, biaya ATK dan biaya snack makan rapat pokja. Mengingat pelaksanaan proses lelang tersebut masuk pada bulan Desember 2016, semua dokumen pendukung biaya administrasi seperti Surat Perintah Penunjukan Pokja, rapat-rapat dan lainnya diterbitkan pada bulan yang sama. Saat DIPA 2017 turun, permintaan pembayaran atas biaya administrasi tersebut di atas ditolak PPSPM dengan dalih bahwa periode pembiayaan tahun anggaran 2017 hanya dimulai 1 Januari 2017 sampai 31 Januari 2017. Selain periode tahun anggaran tersebut dianggap tidak layak untuk dibayar. Terkait hal tersebut mohon bantuan penjelasannya, sekian dan terima kasih.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore dan salam hangat.
      Berkenaan dengan pertanyaan Saudara, kiranya dapat mengacu ketentuan dalam Pasal 30 PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN, yang diantaranya mengatur :
      1. Biaya proses pelelangan dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah sebelum DIPA tahun anggaran berikutnya disahkan dan berlaku efektif untuk jenis belanja modal dialokasikan dalam belanja modal tahun anggaran berjalan.
      2. Biaya proses pelelangan dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah sebelum DIPA tahun anggaran berikutnya disahkan dan berlaku efektif untuk jenis belanja barang/bantuan sosial dialokasikan dalam belanja barang tahun anggaran berjalan.
      3. Jadi berkenaan dengan honor pokja, ATK, dan rapat-rapat yang diselenggarakan pada TA 2016 seharusnya dibebankan pada DIPA TA 2016 juga.

      Demikian informasi ini kami sampaikan.
      Semoga bermanfaat.

  11. Light says:

    Selamat malam,
    Sy ppspm baru, kasus yg saya alami adlh sy menerbitkan spm gaji yg salah pilih nama penerima. Seharusnya gaji lgsg ke PNS, ini masuk ke rekening bendahara, sdgkn Sp2d sudah terbit. Bagaimana solusinya? Apabila harus retur, brp lama prosesnya, apakah ada cara lain selain retur? Terimakasih.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore dan salam hangat
      Dapat kami sampaikan bahwa jika pembayaran telah masuk ke rekening tujuan sesuai data yang diinput oleh satker, maka Tidak dikategorikan sebagai retur.
      Sehingga tidak akan memunculkan notifikasi pemberitahuan retur resmi dari KPPN mitra.

      Selanjutnya langkah yang dapat diambil adalah menghubungi CSO KPPN untuk diassistensi dalam pengajuan Permohonan penarikan saldo pada rekening yang dikarenakan salah nomor rekening penerima. surat dimaksud diajukan oleh satker kepada KPPN Mitra dan akan diteruskan ke Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

      Semoga bermanfaat.

  12. Sujatmiko says:

    Bagaimana tata cara pengajuan pembayaran mulai dari penyusunan Spp, spm untuk pembayaran lembur non pns?
    apakah akun yang digunakan menggunakan akun 51?

    Terima kasih
    Puskurbuk Balitbang Kemdikbud

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi dan salam hangat,
      Untuk pembayaran lembur dan uang makan lembur Pegawai Non ASN sudah tersedia pada SBM Tahun 2017 dan POK Tahun 2017.
      Akan tetapi masih harus menunggu aturan lebih lanjut mengenai prosedur pembayaran lembur dan uang makan lembur Pegawai Non ASN yg dilakukan oleh satker.

      Semoga bermanfaat.

  13. ebe santoso says:

    Selamat malam saya ebe di Jakarta, instansi saya mengadakan sewa kendaraan 12 bulan yg mulai kontrak di bulan Maret 2017. Apakah sewa kendaraan tersebut dapat dibayar di muka? Jika bisa, berapa bulan yang harus dibayar, tetap 12 bulan sampai februari 2018 atau cukup sampe desember 2017 saja. Mohon penjelasan.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi dan salam hangat
      Berdasarkan PP 45 tahun 2013 Pasal 68, dalam hal tertentu, pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum barang/jasa diterima. Selanjutnya dalam Penjelasan PP 45 Tahun 2013 Pasal 68 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu, antara lain pemberian uang muka kerja, sewa menyewa.
      Pembayaran sewa gedung atau kendaraan dapat dilakukan di muka dan dapat dimungkinkan melewati (bulan desember) satu tahun anggaran sesuai periode sewa yang ditetapkan dalam perjanjian/kontrak. Selanjutnya alokasi sewa gedung/ kendaraan tersebut tidak membebani DIPA lebih dari satu tahun anggaran meskipun masa sewa gedung dimungkinkan melewati satu tahun anggaran. Silahkan untuk berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk mendapatkan asistensi lebih lanjut.

      Semoga bermanfaat.

  14. suprantono says:

    Selamat siang, aplikasi SAS 2017 kami bermasalah. Silabi saat cetak LPJ > OK > muncul priview, dan bisa dicetak. Tetapi begitu di close > kedip-kedip > alias tidak mau muncul “Daftar Rincian Kas di Rekening” dan “Laporan Saldo Rekening”. Perlu kami informasikan bahwa bulan JANUARI 2017 belum ada Realisasi alias NIHIL.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore.
      Untuk asistensi lebih detail terkait hal tersebut dapat segera datang ke loket CSO KPPN Jakarta VII.
      Petugas kami akan membantu perbaikan hal dimaksud.

      Semoga bermanfaat.

  15. hario pandu says:

    Maaf saya bendahara penerimaan baru, mau tanya bagaimana cara mengisi saldo di rekening pada saat membuat BA penerimaan padahal saya sudah menggunakan aplikasi sas 17.0.2. Terima kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore.
      Silahkan mencoba proses berikut ini :
      1) Berita Acara : Masukkan Nomor dan Tanggal BA
      2) Pilih Jenis BA : 01 lalu Pilih Tahun : 2017, Mata Uang dan Periode Bulan
      3) Isikan jumlah Uang Tunai di Brankas
      4) Isikan Uang di Rekening, dengan cara klik “Isi” dan Simpan.
      5) Isikan Pembukuan Menurut UAKPA sebesar jumlah penerimaan PNBP pada bulan ini sesuai LRA Pendapatan SAIBA
      6) Isikan penjelasan selisih apabila ada
      7) Klik Simpan.
      Update Bendahara Penerimaan silahkan unduh disini :
      http://kppnjakarta7.net/update-sas-perbaikan-exe-aplikasi-sas-2017-khusus-silabi-bendahara-penerimaan/

      Semoga bermanfaat.

  16. liz says:

    siang , saya mau tanya, pada saat membuat SPM untuk gaji PPNPN tidak bs, dan muncul tulisan Daftar lampiran masih ada yang salah, klik tombol supplier, kemudian klik tombol Daftar lampiran, setelah itu klik tombol kembali, harap perbaiki..mohon bantuan nya maksudnya kesalahan dalam daftar lampiran itu knp..

  17. Heru says:

    Selamat siang,
    Mohon Infonya,

    apabila PPK sedang melaksanakan cuti, apakah KPA bisa merangkap sebagai PPK??atau harus menunjuk PPK sementara??

    Demikian dan terima kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore.
      Mengenai Pengangkatan PPK dapat merujuk pada PMK 190/2012,
      Seorang KPA dapat merangkap PPK (Perlu dilakukan dengan pembuatan SK Pengangkatan PPK), selanjutnya seorang KPA tidak dapat merangkap menjadi PPSPM.
      Silahkan unduh PMK 190/2012 untuk detail lebih lanjut.

      Semoga bermanfaat.

  18. Beograd says:

    Selamat pagi dan salam sehat.
    Install SaS 2017 sudah berhasil lengkap dengan setupnya (pengisian data-data).
    1.Pada waktu pembuatan SPP-UP, hasil cetaknya tidak mengeluarkan angka USD (hanya bintang-bintang), dan angka RPnya masih belum dibagi dengan kurs.
    2.Pada waktu mau transfer ADK, data tidak keluar sehingga tidak bisa transfer.
    Informasi yang diterima bahwa aplikasi SAS 2017 memang masih belum sempurna. Apabila ada jalan lain untuk memunculkan data di transfer ADK, mohon bantuannya. Sebelum dan sesudahnya diucapkan banyak terimakasih.
    Wassalam.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore dan salam hangat.
      Silahkan untuk mengupdate sampai dengan versi terbaru yaitu : 17.0.2 pada link berikut ini :
      http://kppnjakarta7.net/?s=sas
      Semoga bermanfaat.

      • Beograd says:

        Selamat malam Admin dan salam sehat,
        Setelah di-update dg v. 17.0.2, transfer adk sudah berhasil, namun perhitungan Rp masih tetap belum dibagi dg kurs. Mungkin tunggu v.17.0.3.
        Terimakasih banyak atas bantuannya.
        Wassalam.

        • KPPN Jakarta VII says:

          Terima kasih. Jika sudah ada update SAS berikutnya akan segera kami beritahukan.

          • Beograd says:

            Selamat malam dan salam sehat,
            Mohon bantuannya pak, pada waktu transfer ADK revisi POK, ada sebagian pagu yang tidak ikut ketarik. Di menu Pembagian, Pagu tersebut muncul akan tetapi di Tayang Pagu tsb terbagi dua, yang satu 0 dg realisasi minus dan yg satu lagi keluar angka pagunya.
            Apakah hal itu terjadi dari ADK yang dibuat di RKAKL? Kalau dari RKAKL, dimana letak kesalahannya karena prosedur sdh semua dijalankan.
            Terimakasih sebelumnya atas penjelasan yang diberikan.
            Wassalam,

  19. Dennis says:

    Selamat siang..

    Bapak/Ibu saya mau bertanya terkait PPNPN.
    Saya telah mengajukan gaji PPNPN bulan Januari 2017 tapi masih khilaf masih menggunakan SK tahun 2016 dengan gaji lama, padahal di SK 2017 gaji sudah naik. Bagaimana cara mengajukan kekurangan gaji PPNPN tersebut ya Pak/Bu? Mohon arahannya

    Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore dan Salam hangat.
      Sampai dengan saat ini di update SAS Versi 17.0.2 Belum tersedia menu “Kekurangan Pembayaran Pengahasilan PPNPN”.
      Jika memungkinkan, maka pembayaran kekurangan dapat diubah dan ditambahkan pada pembayaran bulan Februari.
      Selanjutnya pada bulan Maret, kembali diubah dan disesuaikan seperti besaran dalam SPK.

      Semoag bermanfaat.

  20. rahmi says:

    mohon infonya pak jika SPMIB terbit 04 nopember 2016..berapa lama prosesnya
    karena sampai saat ini kami belum terima

    terimakasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore dan Salam hangat.
      Setiap tagihan yang diajukan oleh Satker ke KPPN (baik SPM KP/ SPM IB) terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan dan validasi di Front Office KPPN.
      Jika SPM telah benar dan valid, maka tiap FO KPPN akan mencetak Tanda Terima Elektronik sebanyak dua rangkap untuk ditandatangani dan diberikan kepada petugas Satker sebagai bukti pengajuan. Selanjutnya tagihan akan lansung di proses ke dalam Sistem SPAN dan diterbitkan SP2D nya pada hari berkenaan.
      Demikian dapat kami sampaikan.

      Semoga bermanfaat

  21. Tri Hardono says:

    Assalamualaikum,
    Selamat Siang,

    Mohon informasi apakah aplikasi SILABI untuk penggunan user BPP kode BPP nya hanya bisa menampilkan sebanyak 12 kode satker. Padahal satker kami memiliki 42 satker/BLK/UPTPK sebanyak 42. mohon solusinya

    Terima Kasih.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore dan Salam hangat.
      Untuk permasalahan ini belum kami temui pada aplikasi SAS 2017 yang kami pakai. Mohon untuk mengirimkan gambar/ screenshoot troubleshooting dimaksud dan dikirimkan ke email layanan : kppn182@gmail.com
      Dan selanjutkan akan kami asistensi lebih lanjut.

      Semoga bermanfaat.

  22. Firdaus says:

    Selamat siang, admin.
    Mau bertanya, saat saya ingin menginput di RUH Kuitansi dengan User Staf Bendahara Pengeluaran (BPP), terdapat tulisan ‘Setting Default Bendahara Belum Dilakukan’.
    Bagaimana cara untuk men-setting nya?
    Mohon bantuannya. Terima kasih.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore. Salam hangat.
      Sebelum melakukan perekaman transaksi, mohon dipastikan bahwa : User BPP telah direkam sesuai kode PPK (Pada Modul Admin), Referensi Rekening BPP telah diisi dengan lengkap dan telah melakukan Update Referensi (Utility – Modul Silabi BP) dan terakhir adalah mencentang pilihan default pada Referensi Pejabat

      Semoga bermanfaat.

      • Firdaus says:

        Saya sudah coba untuk menginput di modul BPP, di RUH Kuitansi, namun saat saya buka modul Bendahara Pengeluaran, data kuitansi yang saya input tidak ada. Sebenarnya, apakah data kuitansi yang telah saya input di modul BPP itu nge-link dengan modul Bendahara Pengeluaran? Bagaimana caranya jika saya ingin meng-RUH Transaksi kan kuitansi yang ada di modul BPP?
        Mohon bantuannya. Terima kasih.

  23. Indra says:

    batas akhir pengumpulan DPP PPNPN untuk bulan Januari ke KPPN tanggal berapa yah…??

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore dan salam hangat.
      Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016, maka pembayaran penghasilan PPNPN dapat diajukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah bulan pekerjaan selesai.

      Semoga bermanfaat.

  24. ahmad says:

    sore..mau tanya..
    apakah aplikasi SAS 2017 memfasilitasi pengaturan penomoran SPP pada masing-masing user (banyak user di K/L kami) atau penomoran SPP tiap level/PPK ?
    kalau bisa,,bagaimana caranya?
    terima kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore dan salam hangat.
      Untuk selanjutnya harap mengupdate ke SAS versi 17.0.2 yang telah mengakomodir user PPSPM, user PPK, dan user Bendahara Pengeluaran.
      Disamping itu untuk versi tersebut juga sudah dapat menggunakan Database Terpisah, dimana masing-masing PPK memiliki database pada PC yang ter pisah.
      Sehingga dapat dilakukan pengaturan Alokasi penomoran SPP masing-masing sesuai kesepakatan.

      Semoga bermanfaat.

      • ahmad says:

        Aplikasi SAS telah kami update, sudah membuat user PPK dan mengatur alokasi penomoran SPP untuk masing-masing user PPK. Saat praktik membuat SPP, penomoran SPP tidak sesuai dengan pengalokasian nomor pada masing2 PPK, tetapi terpusat pada 1 alokasi nomor PPK saja.
        Bagaimana cara mengatur alokasi penomoaran SPP untuk masing2 user PPK yang benar?..apakah harus dengan database/PC terpisah untuk masing2 PPK?
        thx

        • KPPN Jakarta VII says:

          Selamat sore dan salam hangat.
          Dapat kami sampaikan sebagai berikut : Untuk user PPK yang dibuat pada versi awal harus terlebih dahulu dihapus.
          Selanjutnya agar kembali menginput user PPK misalnya : 01, 02, 03, 04, 05 dan seterusnya pada Modul Admin.
          Berikutnya baru dapat melakukan pembagian alokasi nomor SPP berdasarkan kode masing-masing PPK.
          Selamat mencoba.
          Semoga bermanfaat.

          • ahmad says:

            Selamat Siang..apakah untuk pengalokasian nomor pada masing-masing PPK harus dengan database/PC yang terpisah pada masing2 PPK?..
            terima kasih..

            • KPPN Jakarta VII says:

              Selamat sore dan salam hangat.
              Dapat menggunakan DB terpisah atau gabung. Pastikan bahwa sudah update ke SAS Versi 17.0.2.
              Dapat kami sampaikan sebagai berikut : Untuk user PPK yang dibuat pada versi awal harus terlebih dahulu dihapus.
              Selanjutnya agar kembali menginput user PPK misalnya : 01, 02, 03, 04, 05 dan seterusnya pada Modul Admin.
              Berikutnya baru dapat melakukan pembagian alokasi nomor SPP berdasarkan kode masing-masing PPK.
              Selamat mencoba.
              Semoga bermanfaat.

  25. Heru says:

    Mohon infonya, apakah di aplikasi sas tidak ada user untuk bendahara pengeluaran??

  26. Corry Margaretha says:

    Selamat siang..

    Bapak/Ibu saya mau bertanya terkait PPNPN.
    Untuk pengajuan gaji PPNPN bulan Januari 2017 apakah masih diperkenankan apabila SK memakai SK yang lama, yaitu SK tahun 2016 menunggu SK yang baru keluar? Apabila SK 2016 harus direvisi masa berlakunya atau bagaimana?

    Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore dan salam hangat.
      Untuk realisasi pada Tahun 2017, seyogyanya menggunakan dokumen tagih tahun 2017.
      Dalam hal ini, setiap tahunnya wajib diberikan perikatan baru, yaitu tahun 2017 berupa SPK (PPNPN yang diangkat oleh PPK) dan SK (PPNPN yang diangkat oleh Pembina Kepegawaian) kepada setiap PPNPN yang telah memenuhi persyaratan.

      Semoga bermanfaat.

  27. desi says:

    satuan biaya taksi dalam perjalanan dinas dalam negeri tahun 2017 tidak adakah?

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore dan salam hangat.
      Silahkan mengacu kepada ketentuan SBM Tahun 2017 dan penjelasan pada lampiran berkenaan mengenai Tarif biaya taksi per Provinsi.

      Semoga bermanfaat.

  28. DIDIK says:

    Selamat Sore,

    Mohon informasinya terkait pelaksanaan pertanggungjawaban Perjadin, apakah ada batas waktu tiket pesawat bisa dicairkan apabila yang bersangkutan pulang perjadin melewati batas akhir Surat Tugas?

    Terima Kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore dan salam hangat.
      Pada prinsipnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk memutuskan apakah tagihan ini berhak dibayarkan oleh negara atau tidak.
      Pertimbangannya adalah apakah bukti pendukung dan dokumen perjalanan dinas sah dan valid serta hak tagihnya telah jatuh tempo.

      Semoga bermanfaat.

  29. RUMYATI says:

    Mohon informasi cara merubah akun pengembalian belanja semula akun 815111 ke akun 815511
    yang sudah disetor ke negara

    tks

  30. rian says:

    saya mau tanya,soal pajak rekanan, ada kesalahan kode saat penginputan di surat setoran pajak. seharusnya adalah PPN tapi karena gangguan jaringan terus menerus akhirnya yg seharusnya PPN jadi PPH21, dan sudah terlanjur disetor/ditransfer uangnya sebagai PPH21 , namun di SPM dan SP2Dnya tetap tercatat sebagai PPN, yang saya mau tanyakan apa yg mesti dilakukan agar kode jenis pajak/mata anggarannya PPH 21 agar bisa dikoreksi menjadi PPN, karena sudah terlanjur di setor oleh Bank. dan bukti setoran di bank disitu tercatat sebagai PPH 21 bukan PPN.

  31. AHMAD BADAWI says:

    MOHON PENCERAHAN, UNTUK PENGAJUAN SPM KEKURANGAN GAJI KARENA KGB BATAS WAKTU PENGAJUAN DARI SK KGBNYA BERAPA LAMA ? KARENA KAMI BARU MENGAJUKAN SPM KEKURANGAN GAJI DENGAN TMT KGB MARET 2014 DITOLAK KARENA SUDAH LEWAT 2 TAHUN BATAS WAKTU. APAKAH BISA DI SHARE KE KAMI ATURANNYA ? TERIMA KASIH

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang dan salam hangat.
      Secara umum, kekurangan gaji masih dapat dimintakan selama memenuhi syarat-syarat pembayaran belanja pegawai.
      Adapun bila terdapat penyebab lain sehingga KGB baru diajukan pada saat ini, misalnya bisa terjadi karena kelalaian pejabat pembina kepegawaian atau hukuman/ sanksi disiplin lainnya. Ini tentuanya membutuhkan penelitian lebih lanjut.
      Untuk informasi lebih lanjut disarankan agar segera menuju KPPN yang menjadi mitra dari satuan kerja.

      Semoga bermanfaat.

  32. Tommy Afriandi says:

    Selamat Siang, Salam sejahtera, bagaimana dengan penolakan spm tipe supplier 02 dengan alasan “Partial Invalid” karena tidak ada keterangan lebih lanjutnya,,

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang dan salam hangat.
      Untuk notifikasi seperti dimaksud, dimohon agar berkenan mengambil berkas penolakan tersebut dan segera menuju CSO kami untuk bantuan dan asistensi lebih lanjut.

      Semoga bermanfaat.

  33. Nur Kholis says:

    Apakah uang makan 1 s/d 15 desember 2016 wajib dibayar menggunakan mekanisme LS lalu sisanya tgl 16-31 desember 2016 menggunakan UP/TUP? atau boleh tgl 1 s/d 31 desember 2016 menggunakan TUP semua?

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi dan salam,
      Terkait pembayaran uang makan Desember 2016 silahkan merujuk pada Perdirjen Nomor 44/2016 Pasal 14 angka (1) dan (2).
      Terdapat dua mekanisme yang harus dipilih oleh satuan kerja, yaitu :
      1. Jika hanya dilakukan sampai dengan tanggal 15, dibayarkan menggunakan mekanisme LS
      2. Jika dilakukan mulai awal bulan sampai dengan melewati tanggal 15, dibayarkan dengan menggunakan mekanisme UP/TUP.

      Silahkan memilih satu diantara dua mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
      Semoga bermanfaat.

  34. arnold edon says:

    slamat siang saya mau tanya, saya sudah buat spm pembayaran perjalanan dinas esalon II dan sudah ada sp2d, tapi ternyata saya lupa masukan angka representasi yang sudah saya bayar, bagaimana solusinya? trima kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang dan salam hangat.
      Untuk kekurangan perjalanan dinas masih dapat diajukan pembayarannya selama masih terdapat pihak yang berhak dan tersedia/ mencukupi pagunya.
      Semoga bermanfaat.

  35. Tommy Afriandi says:

    Selamat Pagi, mau tanya untuk pencairan dengan SPM Terlampir, validasi gagal karena
    “Duplikasi Supplier Site tidak diijinkan.
    Kode Site Supplier 6_10270″

    itu karena apa ya?

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang dan salam hangat.
      Notifikasi penolakan seperti demikian dapat disebabkan karena : adanya penerima dengan nama yang sama atau penerima dengan nomor rekening yang sama dalam satu SPM.
      Silahkan untuk melakukan pemeriksaan kembali. Terima kasih.

      Semoga bermanfaat.

  36. Ezha47 says:

    Selamat pagi… Saya mw tanya, jika sp2d tup isi kami tanggal 23 november 2016, apakah harus dinihil kan paling lambat 23 desember 2016 pengajuan spm nya atau bisa diajukan paling lambat 06 januari 2017.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi dan Salam hangat.
      Dapat kami sampaikan bahwa batas waktu pertanggungjawaban TUP adalah 1 bulan setelah SP2D diterbitkan. Dalam hal ini untuk TUP anda adalah 23 Desember 2016.
      Jika memang masih membutuhkan waktu dalam hal meng-SPJ kan, dapat mengajukan permohonan dispensasi untuk 1 bulan ke depan/ paling lambat yaitu 06 Januari 2017 kepada Kepala KPPN.

      Semoga bermanfaat.

  37. rini says:

    Selamat pagi, mohon bantuannya pak. Pada aplikasi SAIBA di satker kami terdapat jurnal tidak lazim bagaimana cara menghapus atau memperbaiki jurnal tidak lazim tersebut ? karena sudah tidak dapat dilakukan perbaikan SPM/SP2D lagi. Dan apakah bisa diperbaiki dengan jurnal koreksi saja ? terima kasih atas bantuannya.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi dan Salam hangat.
      Dapat kami sampaikan bahwa sangat tidak dianjurkan untuk melakukan jurnal koreksi manual untuk transaksi yang seharusnya telah disediakan otomatis oleh Aplikasi.
      Silahkan untuk mengajukan koreksi/ Ralat SPM kepada KPPN, jika memang masih terdapat transaksi yang harus diperbaiki.

      Semoga bermanfaat.

  38. Aris says:

    Mohon bantuan nya….
    1. Pengajuan RPD berdasarkan PER-44/PB/2016 dikirim paling lambat tanggal 30 Nov 2016. Apabila RPD ditolak karena terlambat dikirimkan. Solusi apa yang bisa kami lakukan agar RPD bisa di terima?
    2. Adk LPJ tidak bisa di transfer. Muncul pesan “DATA LPJ / BERITA ACARA KOSONG”… Padahal Berita Acara sdh Kami buat. Mohon bantuan nya… Trims

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi dan salam hangat,
      1. Dapat kami sampaikan bahwa untuk mekanisme diluar dari batas-batas akhir yg tertuang dalam PER-44/2016 maka harus dengan Dispensasi ke Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Setelah dikeluarkan persetujuan, baru dapat mengajukan kembali ke Loket Layanan KPPN.
      2. Jika menggunakan update terbaru SAS 16.0.9 dimohon agar melakukan posting ulang secara simultan dari Januari s.d Nopember 2016 dan membuat kembali BA terakhir.

      Semoga bermanfaat.

  39. P3HH Bogor says:

    Selamat Sore KPPN Jakarta VII

    Mohon bantuannya mengenai setor TUP RM menggunakan Simponi dengan kode MAK apa ?
    Terima kasih.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi dan salam hangat.
      Referensi Akun dapat dilihat pada aplikasi SAS – Referensi I – Akun.

      Untuk setoran TUP RM menggunakan akun = 815511
      dan setoran TUP PNBP menggunakan akun = 815513

      Semoga bermanfaat.

  40. P3HH Bogor says:

    Selamat Siang dan Salam Hangat.

    Mohon bantuannya mengenai retur penghasilan PPNPN bulan Oktober 2016,yang sebelumnya sudah kami ajukan kembali SPM retur dgn jumlah Rp 1,- SPM tanggal 31 Oktober 2016, sampai dengan hari ini pegawai yang terkena retur belum menerima penghasilan tersebut, mohon bantuannya mengenai retur tersebut. Terima Kasih

    Satker Puslitbang Hasil Hutan Bogor (400202)

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang dan salam hangat.
      Untuk penelitian dan penelusuran berkas lebih lanjut, dimohon agar mengirimkan pdf tanda terima loket dan SPM dimaksud ke email layanan : kppn182@gmail.com

      Terima kasih.

      • P3HH Bogor says:

        Selamat Sore..

        Terima kasih atas bantuannya mengenai retur, selain itu ada masalah dalam pengajuan LS, pada tanggal 29 November kami mengajukan TUP sebesar Rp. 900 juta yang sudah menjadi SP2D, setelah itu diambil sejumlah Rp. 600 jt diambil dari belanja pegawai (51) dan 300 jt untuk belanja barang (52), apabila TUP disetor kembai sebesar Rp. 600 jt apakah bisa digunakan kembali dengan pengajuan LS ?
        karena untuk keperluan belanja pegawai, hal ini terkait monitoring UP/TUP yang sudah minus disatker kami, siang tadi kami kurang lengkap bertanya pada CS KPPN. Mohon bantuannya
        Terima Kasih

        Satker Puslitbang Hasil Hutan Bogor (400202)

        • KPPN Jakarta VII says:

          Selamat pagi.
          Dapat kami jelaskan, bahwa penihilan pertanggung jawaban TUP bisa menjadi dua mekanisme yaitu :

          1. PTUP = mengurangi pagu
          2. Setoran SSBP = TIDAK mengurangi pagu

          Semoga bermanfaat.

  41. mega riana says:

    admin. jika dalam satu skpd terdapat pegawai yang dipindahkan ke skpd lain, seorang bendahara di skpd yang lama membayar gaji dan di skpd baru juga membayar gaji. bagaimana solusi atas permasalahan ini dalam belanja pegawai? kenapa harus begitu?

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang dan salam hangat,
      Perlu kami sampaikan kembali, bahwa setiap PNS hanya dapat diajukan hak gaji bulanannya sebanyak satu kali setiap bulannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya apabila berdasarkan verifikasi dan konfirmasi, ditemukan adanya double pembayaran gaji, agar segera melakukan penghentian pembayaran gaji yang double serta menyetorkan kembali ke rekening kas negara atas kelebihan pembayaran tersebut.

      Terima kasih.

  42. Tommy Afriandi says:

    Selamat pagi,, untuk pencairan LS Nominatif dengan SPP Daftar Terlampir ADK SPM di tolak karena ada keterangan “Karakter Aneh” itu disebabkan oleh apa ya?
    Terima Kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi dan Salam hangat.
      Terkait dengan hal tersebut, dikarenakan terdapat kode-kode atau simbol yang terinput dalam data SPM beserta lampiran.
      Perlu diketahui bahwa tanda simbol seperti: \ # $ % ^ & * + tidak diperkenankan dalam menginput nama atau nomor rekening.
      Dimohon agar mengecek kembali data yang telah diinput.

      Semoga bermanfaat. Terima kasih.

  43. erie says:

    Yth admin,
    Mohon info, setelah transfer adk revisi selfblocking, mengapa nilai pagu di modul admin>tayang pagu dan >pembagian pagu berbeda?
    Di tayang pagu angka sudah update, sementara di pembagian pagu belum. Pada modul LPJ Bendahara, saat rekam kuitansi, pagu pun tidak berubah, masih pagu lama. Mohon bantuannya.
    Terima kasih.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi dan salam hangat.
      Silahkan melakukan pembagian pagu PPK kembali setiap setelah melakukan restore DIPA revisi. Semoga bermanfaat.

  44. Heru says:

    Mohon infonya,

    Satker kami ada kelebihan pembayaran dan sudah disetor ssbp nya, kemudian untuk pencatatan pada aplikasi sas, kami menggunakan jenis transaksi 37 (pengembalian pembayaran ls tunai), tetapi saat akan mencatat penyetorannya dengan menggunakan jenis transaksi 04 (setor spm ls bendahara)..tidak terdapat data transaksi yang dapat dipilih…apakah cara pencatatan yg kami lakukan seudah benar atau masih salah??

    Demikian, terima kasih dan mohon pencerahannya

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi dan salam hangat.
      Dapat kami jelaskan kembali bahwa : Terkait transaksi pengembalian belanja LS lewat Bendahara untuk sementara ini dapat dilakukan langkah yaitu sebagai berikut :
      1. Ketika Bendahara menerima pengembalian LS, dicatat RUH Transaksi kode 37.
      2. Ketika Bendahara menyetor pengembalian LS tsb ke kas negara, dicatat RUH Transaksi kode 30 (Setor Sisa SPM LS TA Lalu) dengan mengganti URAIAN menjadi Setor Pengembalian LS ke kas negara ato uraian lain yg sejenis. Penggunaan kode transaksi 04 untuk jenis transaksi ini kurang tepat.

      Kode 30 nanti akan menghasilkan pembukuan Kredit pada BKU, BP Kas dan Kas Tunai, BP LS Bendahara.
      Semoga bermanfaat.

  45. novri fahrul says:

    Saya dari PT.KREASIJAYA ADHIKARYA mau menanyakan kapan uang restitusi untuk PT KREASIJAYA ADHIKARYA bisa dicairkan.
    SPMKP nya nomor: 80922/057-0922-2016 tertanggal 01 September 2016;80921/057-0921-2016 tertanggal 01 September 2016;80920/057-0920-2016 tertanggal 01 September 2016.Dan Saya sudah emailkan SPMKP ke email kppn182@gmail.com.
    Perusahaan sangat membutuhkan uang tersebut. Jadi mohon supaya ditransfer ke rekening yang tertera di SPMKP tersebut secepatnya?
    Terima kasih sebelumnya.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi.
      Proses masih sedang berlangsung. Silahkan menunggu proses lebih lanjut.

      Terima kasih.

      • novri fahrul says:

        mengingat Surat SPMKP dari tanggal 1 September 2016, dan saat ini sudah memasuki bulan ke 3 setelah terbitnya SMPKP,apakah kita bisa dapat jadwal/status pastinya untuk uang Restitusi ini? Terima kasih

        • KPPN Jakarta VII says:

          Selamat pagi. Salam hangat.
          Untuk proses pengajuan ke KPPN, silahkan dapat segera berkoordinasi dengan KPP penerbit SPM KP yang menjadi mitra dari Wajib Pajak.

          Semoga bermanfaat.

  46. Indra says:

    sp2d sudah turun dan uang sudah ke tranfer ke PPNPN….

    tapi ada 1 ppnpn yg rekeningnya salah……

    bagaimana cara proses retur nya…???

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang dan Salam hangat,
      Dapat kami samapikan bahwa langkah selanjutnya adalah Wajib terlebih dahulu mengambil surat pemberitahuan retur pada Loket KPPN Jakarta VII sebagai dasar mengajukan permohonan pembayaran retur dan SPM dummy.

      Semoga bermanfaat.

  47. Rita says:

    asslm..selamat siang
    sy dr satker 452533 bagaimana caranya bs mendapatkan kembali bukti cetak SP2D tahun 2013??…Mohon informasinya.
    Terima kasih.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang. Salam hangat.
      Untuk permintaan yang tidak reguler, dimohon agar dapat mengajukan surat permohonan khusus ke Kepala KPPN Jakarta VII.
      Dapat kami sampaikan kembali bahwa KPPN Jakarta VII mulai beroperasi sejak Januari 2014.
      Untuk berkas tahun 2013 silahkan dikoordinasikan dengan KPPN sebelumnya.

      Semoga bermanfaat.

  48. sahril says:

    selamat siang….,mohon bantuan untuk cara pengembalian belanja yang pencairanya melalui uang persediaan, kemarin kami sudah melakukan pengembalian belanja melalui aplikasi simponi untuk kelebihan pembayaran honorarium pengelola SAI bulan maret 2016, pada aplikasi sas user ppspm sudah dilakukan penginputan dan penyesuaian pagu belanja tapi pada sas user bendaharan(silabi) uang tersebut belum kembali pada akun seharusnya…mohon bantuanya.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang dan salam hangat.
      Proses pemulihan pagu yang telah disetujui oleh KPPN, dapat segera diinput pada Aplikasi SPM.
      Sedangkan untuk aplikasi Silabi yang menggunakan PC/ database terpisah harus menginput ulang setoran tersebut menggunakan user PPSPM agar kembali sama datanya dengan PC SPM.

      Semoga bermanfaat.

  49. Arif says:

    Jika terdapat kesalahan dalam menginput kode komponen pada saat membuat kuitansi GU, apakah hal tersebut bisa diperbaiki? padahal uang GU sudah cair.

  50. tuti says:

    Selamat siang,

    Maaf mau tanya, bagaimana ya prosedur pembayaran uang makan bulan desember dengan menggunakan uang persediaan? Satker kami mengalami kekurangan pagu uang makan, sedangkan untuk revisi berarti harus dilakukan antar satker dan kami ingin menghindari hal itu. Atau adakah solusi alternatif lainnya? Atau bisakah untuk pembayaran uang makan desember dimintakan di bulan januari tahun berikutnya?

    Terima kasih banyak sebelumnya atas bantuannya.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore dan Salam hangat.
      Pembayaran Uang Makan Desember 2016 mengacu pada Perdirjen No 44 Tahun 2016 mengenai Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Akhir Tahun 2016.
      Sedangkan jika alokasi pagu DIPA untuk uang makan kurang, maka dapat diajukan pada tahun berikutnya dengan membebani DIPA Tahun 2017.
      Semoga bermanfaat. Terima kasih.

  51. Ije T. Tyas says:

    Selamat Pagi, maaf saya mau menanyakan ketika membuat SPP, ketika akan memasukkan pajak pada akun pajak tetapi yg muncul tulisan peringatan ” LEBIH JUMLAH MAK. MAK INI : ********* MAK INDUK : ********”. Jika begitu masalah terletak pada bagian mana? dan apa yg harus dilakukan agar tidak lagi muncul peringatan tersebut?
    Sebelumnya terima kasih atas kerjasamanya.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi. Salam SPAN.
      Untuk SPP Kontraktual ataupun Non kontraktual (SAS Versi 16.07 atau 16.08) maka sebelum masuk ke dalam kotak “Akun”, maka wajib dipastikan bahwa :
      1. Telah melakukan penginputan jumlah kotor SPP pada Tombol “Pilih”
      2. Telah mengisi jumlah kotor dan jumlah potongan pada tampilan utama SPP
      3. Mengisi supplier dengan nama dan rekening yang benar
      4. Memastikan angka jumlah kotor dan bersih dalam kolom tombol “Akun” sama tampilan pada halaman utama SPP
      5. Jika SPP yg dimaksud adalah SPP Gaji dari aplikasi SAS atau SPP PPNPN maka pengisian jumlah kotor dan potongannya berlangsung otomatis.
      Selamat mencoba. Terima kasih.

  52. P3HH Bogor says:

    Selamat Siang KPPN Jakarta VII.

    Kami dari satuan kerja P3HH Bogor, baru terima surat retur SP2D Pembayaran Gaji PPNPN disatker kami. Lalu kami mencoba memproses retur tersebut pada modul ppspm tetapi meminta ADK Retur dari KPPN, kami meminta ADK tersebut dimana? mohon bantuannya. Terima kasih

  53. DWI says:

    Siang, mau bertanya jika realisasi tidak mengurangi pagu SAS padahal sudah masuk nomor SP2D. Bagaimana solusi nya ya? Terimakasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang.
      Seharusnya setiap SPP/ SPM yang telah disahkan dengan cara memberikan Nomor SP2D dan telah Load Master maka akan menjadi Realisasi yang mengurangi Pagu Anggaran.
      Mohon agar melakukan proses- proses seperti diatas.
      Semoga bermanfaat.

  54. Meri says:

    setelah revisi anggaran, PAGU di SAS login admin tidak sama dengan PAGU login bp.
    mohon solusinya. terima kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi dan Salam hangat.
      Setelah proses Transfer Pagu Anggaran selesai, maka wajib untuk melakukan pembagian Pagu PPK kembali pada Admin.
      Hal ini untuk mengupdate perubahan pagu pada tiap-tiap PPK dan BP/ BPP.

      Semoga bermanfaat.

  55. IMEL says:

    Siang, mau bertanya
    bagaimana cara menghapus SPM-LS batal pada silabi (kondisi sudah batal spm pada user ppk) tapi spm-ls masih nyangkut pada user bp (silabi) sudah mencoba terima SPM ke SILABI pada bulan bersangkutan tetap mengurangi pagu silabi. Mohon pencerahannya, terimakasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi. Salam hangat.
      Untuk proses menghapus realisasi pada Aplikasi SAS, diharuskan untuk memastikan bahwa SPM/ SPP berkenaan sudah dihapus dengan baik.
      Setelah itu masuk ke Menu : Utility – Penyesuaian Realisasi Pada Pagu – Lakukan Penyesuaian.

      Semoga bermanfaat.

  56. putri says:

    Selamat Pagi,
    Saya Mau Tanya ketika masuk ke spp dan hendak mencetak konfirmasi pajak, menu pilih kosong sehingga tidak bisa cetak pajaknya, gimana solusinya ya?
    terimakasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore. Salam hangat.
      Untuk prosedur Konfirmasi Pajak melalui Aplikasi SAS, dapat dilakukan dengan mekanisme yang lebih mudah.
      Yaitu dengan cara menginput pajak sesuai ketentuan pada modul Silabi. Selanjutnya pada PC yang sama, buka modul PPK dan lakukan pencetakan data yang telah otomatis muncul.

      Semoga bermanfaat.

  57. boris says:

    Selamat malam,
    Mohon bantuannya mengenai prosedur ralat SPM GUP yang nilainya berubah. Apa masih merujuk kepada PER PB 89/PB/2011 atau sudah ada peraturan penggantinya?

  58. Riani Rachmat says:

    Saya sudah melampirkan SPMKP tersebut ke kppn182@gmail.com.
    Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih.

  59. ISMI says:

    Halo, selamat siang
    Mengenai PPNPN, saya punya beberapa PPNPN dengan honor sebesar Rp 4.600.000 yang seharusnya terkena pajak PPH, namun kenapa pada saat saya cetak DPP tidak ada nilai pajak yang muncul?
    trimakasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang. Salam hangat.
      Dapat kami informasikan bahwa sesuai PMK Nomor 101/PMK.010/2016, besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2016 dalam setahun adalah sebagai berikut :
      1. Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
      2. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
      3. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

      Semoga bermanfaat.

  60. Riani Rachmat says:

    Saya dari PT.HATTORI INDONESIA mau menanyakan kapan uang restitusi untuk PT.HATTORI INDONESIA bisa dicairkan.
    SPMKP nya nomor: 80950/057-0950-2016 tertanggal 15 September 2016.
    Perusahaan sangat membutuhkan uang tersebut. Jadi mohon supaya ditransfer ke rekening yang tertera di SPMKP tersebut secepatnya?
    Terima kasih sebelumnya.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi. Salam hangat.
      Sebagai informasi awal, untuk pelayanan SPM KP di wilayah DKI Jakarta terbagi ke beberapa KPPN yaitu : KPPN Jakarta 1 s.d KPPN Jakarta VII.
      Untuk memudahkan penelusuran kami, silahkan mengirimkan Tanda Terima Pengajuan SPM KP ke email layanan CSO : kppn182@gmail.com.
      Jika memang SPM KP dimaksud diajukan pada KPPN Jakarta VII dan merupakan KPP Mitra kerja maka dapat kami segera tindaklanjuti.

      Semoga bermanfaat.

  61. P3HH Bogor says:

    Selamat siang dan salam span..

    Mohon pencerahannya mengenai salah akun di SPM yang sudah SP2D, apakah bisa di koreksi data ralat SPM ?
    SP2Dnya dibulan Mei dan bilamana bisa dilakukan koreksi tersebut,apakah berpengaruh pada aplikasi silabinya terutama laporan LPJ yang melampirkan ADKnya.

    Terima kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang. Salam hangat.
      Untuk proses ralat SPM baik itu SPM LS maupun GU secara tidak langsung akan berpengaruh ke kuitansi dan LPJ bendahara pengeluaran.
      Silahkan dapat mengunduh panduan koreksi di alamat ini :
      http://kppnjakarta7.net/petunjuk-mengenai-ralat-spm-koreksi-spm-tahun-2015/

      Semoga bermanfaat.

      • P3HH Bogor says:

        Selamat Siang.

        Mohon bantuan mengenai pembayaran LS PPNPN, kami sudah mendaftarkan pegawai PPNPN ke Kantor BPJS wilayah Bogor, apakah bisa kami mengajukan pembayaran honor PPNPN sambil menunggu nomor regristrasi satker kami di BPJS ? Karena pengajuan terakhir LS PPNPN sebelum tgl 10. Terima Kasih

        • KPPN Jakarta VII says:

          Selamat sore. Salam hangat.
          Untuk pengajuan SPM PPPNPN ke KPPN dapat dilakukan secara bersamaan dengan proses pendaftaran PPNPN ke BPJS.

          Semoga bermanfaat.

  62. candra says:

    halo KPPN jakarta VII, bagaimana cara untuk memasukan ke silabi jika SPM dan SP2D berbeda bulan. SPM LS Honor tgl 31 Agustus 2016 dan SP2D tgl 2 September 2016. Saya sudah terima SPM di aplikasi silabi tapi ketika memasukan 02 SPM LS Bendahara tidak muncul?
    terima kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang.
      Pada saat pembuatan dan proses LPJ pastikan semua berkas sudah diinput sesuai dengan tanggal dokumen yang benar.
      Jika transaksi belum muncul silahkan dapat mengulang proses kirim DRPP. Karena SPM/ SP2D yang telah terbit berbeda dengan DRPP sebelumnya.
      Semoga bermanfaat.

  63. Adhit says:

    Selamat Siang
    Saya ingin bertanya terkait proses pengiriman ADK SPM ke KPPN melalui SAS. Kenapa saat hendak mengirim ADK, pada tabel Uang MAK, nominal uang pada file induk dan file MAK berbeda. Kira-kira apa penyebabnya ya?
    Terima Kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang,
      Hal tersebut biasanya disebabkan karena kesalahan penginputan pada menu lampiran.
      Seharusnya jika ini SPM terlampir, prosesnya sudah otomatis misalnya dari Aplikasi GPP atau dari modul PPNPN.

      Silahkan melakukan proses SPP dan SPM ulang. Semoga bermanfaat.

  64. Tiya says:

    Selamat siang,
    Sy mengajukan karwas kontrak ke KPPN, dan sy dapat email CAN direject tetapi tidak ada nomor CAN Annual Year, keterangan direject juga tidak ada.
    Mohon pencerahanya, terima kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang. Salam hangat.
      Silahkan melampirkan PDF karwas kontrak dan penolakan dimaksud ke email : kppn182@gmail.com dengan subyek : Konsultasi
      untuk dapat kami telusuri lebih lanjut. Terima kasih.

  65. Tito Achmad Satori says:

    Assalamu’alaikum Wr. Wb.

    Selamat pagi…

    Apakah belanja sewa (sewa gudang) dapat dilakukan melebihi tahun anggaran dengan pembayaran dilakukan dimuka? Sebagai contoh sewa gudang untuk 5 bulan mulai dari Oktober 2016 s.d. Februari 2017 tetapi pembayaran sewanya dilakukan dibulan Oktober 2016 untuk 5 bulan ke depan. Terima kasih.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi dan Salam hangat.
      Untuk kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu, antara lain pemberian uang muka kerja, sewa menyewa dapat diperkenankan. Pembayaran sewa gedung dapat dilakukan di muka dan dapat dimungkinkan melewati (bulan desember) satu tahun anggaran sesuai periode sewa yang ditetapkan dalam perjanjian/kontrak.
      Jangka waktu pelaksanaan yang dimaksud adalah periode dari awal hingga terjadinya serah terima pemakaian atau sewa menyewa dimaksud.
      Selanjutnya alokasi sewa gedung tersebut tidak membebani DIPA lebih dari satu tahun anggaran meskipun masa sewa gedung dimungkinkan melewati satu tahun anggaran.
      Karena BAPP dan BAP dapat dilakukan pada saat serah terima dan dimulainya pemakaian/ sewa bangunan berkenaan.

  66. diat setiawan says:

    Yth Admin KPPN Jakarta VII, mau tanya apakah jika kita mengadakan rapat lalu mengundang narasumber dari luar KL kami, apakah narasumber tersebut boleh diberikan honor narsum?

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi dan Salam hangat.
      Pembayaran dapat dilakukan dengan catatan bahwa sudah dianggarkan dalam DIPA (POK Satker), sudah dibuatkan Surat Keputusannya serta harus sesuai dengan besaran dalam Standar Biaya Masukan (SBM) 2016.
      Semoga bermanfaat.

  67. Rita says:

    asslm..satker 452533 masih blm bs mengunduh file .pdf pada e-rekon..

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang.
      Dapat kami sampaikan bahwa website e-Rekon LK sudan bisa diakses dengan normal kembali. Semoga bermanfaat.

  68. zak says:

    selamat pagi admin

    ada yang inin saya Tanyakan
    ada pekerjaan pengadaan yang kami lakukan senilai 4m lebih dengan pembayaran sekaligus, apakah pembyaran tersebut bisa langsung tanpa adanya rencana penarikan dana (RPD) ?
    terkait rencana penarikan dana (RPD),rencana penarikan dana (RPD) apa yang perlu kami sampaikan, apakah harian, mingguan atau bulanan?

    terima kasih.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore.
      Untuk pengajuan pencairan dana dimaksud masuk ke dalam kategori Transaksi C yaitu : Nilai SPM Rp. 1 Milyar sd Rp. 500 Milyar.
      (ADK APS nya wajib diajukan 5 Hari Kerja sebelum pengajuan SPM melalui email ke : apsjakartatujuh@gmail.com)

      Semoga bermanfaat.

  69. muhang says:

    Selamat siang…
    Mohon petunjuk
    1. apabila akan dilakukan penggantian pejabat penguji SPP/PPSPM, apa perlu dilakukan revisi DIPA untuk perubahan pada Halaman IA.1 yang berisi nama KPA, Bendahara Pengeluaran dan PPSPM?
    2. Untuk proses pengajuan SPM dengan PPSPM yang baru apakah harus menunggu setelah revisi DIPA selesai atau bisa diajukan sejalan dengan pengajuan revisi DIPA

    Terima kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore.
      Dapat kami sampaikan bahwa untuk pertanyaan nomor 1 tidak perlu dilakukan, karena cukup dilakukan pada PIN dan Spesimen di KPPN.
      Selanjutnya jika perubahan pada KPPN telah dilaksanakan dapat melakukan pengajuan ke KPPN Jakarta VII seperti biasa.

      Semoga bermanfaat.

  70. Selamat siang

    Mohon infonya cito, apakah masih bisa melakukan amprahan kegiatan ke KPPN Jakarta VII?

    Tks

  71. Heru says:

    Selamat siang,
    Terkait Penjelasan Tambahan Tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi PPNPN 2016, dengan ini mohon penjelasan lebih lanjut:
    1. Uraian SPM pada pembayaran SPM PPNPN, “Pembayaran Belanja Barang berupa Honorarium PPNPN Bulan……. sesuai “SPM” Nomor dan Tanggal……”, SPM yang dimaksud apakah Surat Perintah Membayar atau Surat Perjanjian Kerja??
    2. Apakah Daftar Nominatif Penerima sama dengan Daftar Pembayaran PPNPN??Apabila berbeda, formatnya seperti apa??

    Demikian dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore. Salam hangat.
      Dapat kami sampaikan sebagai berikut :
      1. Untuk penjelasan tambahan tersebut telah kami perbaiki, yaitu menjadi : …sesuai “SPK” Nomor dan Tanggal……”
      2. Untuk penjelasan tambahan tersebut telah kami perbaiki, yaitu menjadi : …SPM dan ADK SPM, Daftar Terlampir Rekening Penerima dan SSP PPh 21, Daftar Pembayaran Penghasilan PPNPN dan ADK PPNPN”
      Terima kasih atas koreksi dan kerjasamanya.

      Semoga bermanfaat.

  72. mashuri - says:

    Selamat Malam,
    Saya sudah membayar PPh 21 memakai e billing, ternyata sya kurang koreksi Kode Map nya, seharusnya kode mAp nya adalah 411121 tetapi saya memilih 411111(PPh minyak bumi).Sya sudah konsultasi ke Help Desk KKp stempat teryata tidak bisa PBK di Kpp tersebut, dan KPP tersebut menyarankan ke KPPN.pertanyaan adalah :
    1. Persyaratan apa saja yang dibutuhkan ke KPPN?
    terima kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore.
      Dapat kami sampaikan bahwa jika NPWP yang digunakan adalah NPWP Bendahara Pengeluaran Satker mitra KPPN Jakarta VII, maka dapat diajukan ke KPPN Jakarta VII.
      Sedangkan jika NPWP yang digunakan adalah NPWP Pihak ketiga maka dapat diajukan ke KPPN Jakarta II.
      Kelengkapan yang dibutuhkan adalah : Fc BPN (Bukti Penerimaan Negara), SPTJM dan ADK Koreksi Setoran.
      Semoga bermanfaat.

  73. Theresia says:

    Selamat Siang,

    Saya ada pertanyaan, mohon agar dapat dibantu.

    Kantor saya sudah mendapatkan surat Perintah membayar imbalan bunga (SPMIB), surat tertanggal 25 Agustus 2016. Untuk proses Pengembaliannya tersebut dalam jangka waktu berapa lama dari tanggal surat SPMIB diterbitkan ya?

    Terima kasih sebelumnya.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi dan salam hangat.
      Dapat kami jelaskan bahwa SPM KP atau IB yang diterbitkan oleh KPP (Kantor Pelayanan Pajak) harus diajukan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) untuk dapat diproses lebih lanjut. Bukti dari pengajuan adalah cetakan tanda terima yang dikeluarkan oleh aplikasi konversi KPPN, dimana terdapat informasi tanggal dan jam pengajuan serta penerima pembayaran.
      Selanjutnya dapat berkoordinasi dengan KPP setempat perihal informasi pengajuan berkas SPM KP atau IB ke KPPN.
      Semoga bermanfaat.

  74. Heru says:

    Selamat pagi,
    Sehubungan dengan pelaksanaan perdirjen perbendaharaan 31/PB/2016 mohon informasinya, apakah:
    1. Pembayaran honor PPNPN masih bisa menggunakan mekanisme UP?
    2. Iuran 3% yang menjadi kewajiban pemerintah pusat sudah dianggarkan dimasing2 kementerian??
    3. KPPN Jakarta 7 akan mengadakan sosialisasi atau bimtek terkait pelaksanaan perdirjen tersebut?
    Demikian dan terima kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi dan Salam hangat,
      Dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut ”
      1. Pembayaran PPNPN diarahkan untuk menggunakan mekanisme SPM LS,
      2. Iuran sebesar 2% adalah bagian yang harus dipungut/ dibayarkan oleh PPNPN, sedangkan iuran sebesar 3% menjadi bagian dari Direktorat Sistem Perbendaharaan DJPBN.
      3. Sosialisasi mengenai hal ini akan segera diberitahukan lebih lanjut. Terima kasih.
      Semoga bermanfaat.

      • Duwik says:

        Selamat Pagi,
        Menyambung pertamyaan diatas, yang saya tanyakan adalah :
        1. Pada point Pengecualian PPNPN point 2 disebutkan bahwa PPNPN tidak termasuk Pegawai tidak tetap/penerima honorarium yang ditugaskan terkait output kegiatan. Apakah yang dimaksud dalam point tersebut adalah Pegawai tidak tetap yang melekat pada kode akun 521213?
        2. Jika PPNPN sudah menjadi peserta BPJS Mandiri, apakah juga masih dipotong iuran kesehatan 2%?
        Terimakasih.

        • KPPN Jakarta VII says:

          Selamat pagi.
          Dapat kami jelaskan kembali sebagai berikut :
          1. Untuk penjelasan pertanyyan nomor 1, Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu (sementara) guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
          2. Untuk penjelasan pertanyaan nomor 2, silahkan akses surat berikut : https://drive.google.com/file/d/0B4Oo3ulAjxvDdmVxWjVzcE02V00/view

          Semoga bermanfaat.

  75. RINI WIDYASTUTI says:

    selamat siang, mohon infonya kemarin saya memasukkan SPM LS pihak ke 3 tetapi sampai sekarang belum ada kabar atau email ? apakah spm saya diterima atau ditolak ? saya dari satker 452703. Terima kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang. Salam SPAN.
      Mohon dapat mengirimkan tanda terima agenda dari Loket KPPN Jakarta VII untuk dapat segera kami telusuri.
      Tanda terima tersebut agar dikirimkan melalui email : kppn182@gmail.com

      Semoga bermanfaat.

  76. muhang says:

    selamat pagi
    satker kami terkena pemotongan UPPNBP sebesar 25% dari pagu atau sebesar 50.000.000
    semisal untuk pemotongan uang persediaan tersebut kami gunakan SPM GUP Nihil sebesar 48.705.200
    dan sisanya kami kembalikan ke kas negara sebesar 1.294.800 apakah diperbolehkan ??
    karena sebagian besar dana UP PNBP sudah menjadi SPJ dan untuk mencocokkan angka 50 juta dari SPJ yang telah jadi sulit….

    terima kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang.
      Untuk monitoring kewajiban UP dan TUP dapat dilihat secara langsung pada website OM SPAN.
      Terkait hal tersebut agar dilaksanakan sesuai dengan surat pemberitahuan dari KPPN Jakarta VII.
      Untuk informasi lebih lanjut atau bimbingan lebih lanjut dapat menghubungi CSO KPPN Jakarta VII.

      Semoga bermanfaat.

  77. edy says:

    Haloo KPPN, mohon maaf ijin bertanya, bagaimana cara menghapus spp dari aplikasi sas?
    padahal sudah dicoba dengan cara mensearching pada ruh spp dengan kata kunci sesuai tanggal,
    tapi spp tidak muncul,
    mohon untuk di follow up, terimakasih Admin Bapak/Ibu Kppn,

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang dan salam hangat.
      Untuk proses penghapusan SPP dilakukan dengan menggunakan user PPK.
      Selanjutnya masuk ke Menu RUH SPP (Rekam, Ubah, Hapus) dan klik parameter tanggal dari Awal Tahun s.d saat ini.
      Setelah SPP dimaksud muncul, silahkan klik dan lakukan penghapusan.

      Semoga bermanfaat.

  78. diat setiawan says:

    Yth, KKPN Jakarta VII.
    Akun apa yang digunakan untuk mengakomodir pengeluaran terkait persiapan HUT RI seperti spanduk, umbul-umbul, korsik, dll. Mohon arahannya, terima kasih.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang dan Salam hangat.
      Untuk kegiatan dimaksud diatas bisa disesuaikan dengan Bagan Akun Standar (BAS) yaitu :
      521211 = Belanja Bahan-Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis dipakai) seperti yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional seperti dies natalis, pameran, seminar, sosialisasi, rapat, diseminasi dan lain lain yang terkait langsung dengan output suatu kegiatan.
      Contoh :Alat tulis kantor (ATK),Konsumsi/bahan makanan,Bahan cetakan, Dokumentasi, Spanduk, Biaya fotokopi.

      Semoga bermanfaat.

  79. herry says:

    mohon bantuan,,saya salah memasukkan kode kegiatan output pada simponi. bagaimana cara untuk merubah kode kegiatan output yang salah dan apa syarat nya? terima kasih

  80. Asep says:

    Selamat malam KPPN Jakarta. Saya mau bertanya bagaimana solusinya bila SP2D/SPM LS pihak ke 3 sudah terbit di Spanint tanggal 18 Juli 2016 tapi karena waktu itu ada masalah jaringan internet yang buruk jadi saya lupa membukukannya di Silabi, bolehkah SP2D/SPM LS pihak ke 3 tersebut di bukukan pada bulan Agustus 2016 ?

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi. Salam hangat.
      Untuk pembukuan transaksi dilakukan sesuai dengan tanggal dokumen, dalam hal ini adalah tanggal SP2D.
      Selanjutnya diperbolehkan untuk melakukan koreksi LPJ sesuai dengan periode tanggal SP2D.

      Semoga bermanfaat.

      • Asep says:

        Jadi boleh dibukukan bulan Agustus tetapi tidak mengubah periode tanggal SP2Dnya

        • Asep says:

          Dan bagaimana cara melakukan koreksi LPJnya

          • KPPN Jakarta VII says:

            Selamat siang. Yang dimaksud periode tanggal SP2D nya adalah tanggal penerbitan SP2D.
            Jika SP2D tertanggal 18 Juli 2016 maka periode penginputannya harus pada bulan Juli 2016.
            Jika LPJ sudah cetak, maka silahkan melakukan hapus BA LPJ dan melakukan input transaksi SPM LS Pihak ke tiga pada Menu Transaksi Silabi.

            Semoga bermanfaat.

  81. diat setiawan says:

    Selamat pagi admin, mau tanya, kalau dalam perpres 54 thn 2010 beserta perubahannya kan mengamanatkan paket sederhana dibawah 2,5M untuk usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi. Nah bagaimana dalam pengajuan pembayaran yang ada ppn nya hrs ada faktur pajak, dan utk menerbitkan faktur pajak hrs pkp, sedangkan usaha tersebut di atas itu belum pkp, bagaimana solusinya? Terima kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore dan Salam hangat.
      Untuk proses pengajuan SPM yang memiliki kewajiban perpajakan, maka dapat dipotong pada SPM menggunakan Akun potongan PPN dan PPh disertai dengan bukti lembar SSP rangkap lima.
      Sedangkan Faktur pajak cukup disimpan dan diadministrasikan di Satuan kerja saja. Proses penerbitan dan pengesahan terkait Faktur pajak selanjutnya dapat dikonsultasikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.

      Semoga bermanfaat.

      • diat setiawan says:

        Jadi tdk masalah ya jika tidak menerbitkan faktur pajak, karena kan tidak boleh menerbitkan faktur pajak apabila blm pkp?
        Selanjutnya yg saya tanya, apakah usaha perorangan (toko, bengkel, UD, dsb) bs kita gunakan?

        • KPPN Jakarta VII says:

          Selamat pagi.
          Untuk boleh atau tidaknya penerbitan faktur pajak sepenuhnya kewenangan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.
          Silahkan untuk berkonsultasi lebih lanjut dengan AR berwenang.
          Penggunaan usaha perorangan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

          Semoga bermanfaat.

  82. RINI WIDYASTUTI says:

    Selamat pagi, saya dari satker 452703 ingin bertanya hari selasa kemarin saya mengajukan SPM LS pihak ke 3 sudah ada email persetujuan pembayaran tagihan tetapi sampai hari ini belum ada SP2D nya. Lalu bagaimana status SPM saya diterima atau ditolak ya ? terima kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore.
      Silahkan untuk melakukan monitoring kembali pada aplikasi OM SPAN.
      Setiap persetujuan tagihan akan berlanjut ke proses penerbitan SP2D. Jika masih ada kendala, silahkan untuk mengirimkan tanda terima dari loket KPPN untuk memudahkan penelusuran kami.

      Semoga bermanfaat. Terima kasih.

  83. Amin says:

    Mohon informasi batas terakhir rekon dengan penggunaan rekon berbasis web (e rekon) tiap bulannya? Dan bgmna solusinya..terima kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore.
      Untuk proses rekosiliasi bulan Juni batas akhirnya adalah tanggal 26 Juni 2016. Silahkan untuk memaksimalkan waktu yang ada.
      Gunakan panduan manual e-Rekon untuk mendapatkan petunjuk proses rekonsiliasi melalui website.

      Tetap semangat. Semoga bermanfaat.

  84. Maulida says:

    Selamat sore,,
    Saya mau menanyakan soal spm ls kontraktual pihak ketiga untuk sewa kendaraan,, bagaimana dengan kelengkapan saat pengajuan spm ny ke kppn? Terutama soal pajak,, apakah bisa potongan saat pembuatan spp nya dlm aplikasi sas 2016 di 0 kan, sehingga saat cetak karwas kontrak ppn dan pph nya 0? Kemudian pajak yg harus dibayarkan oleh pihak ketiga, dibayarkan terlebih dahulu oleh bendahara satker dengan sistem ebilling, kemudian melampirkan lembar konfirmasi dari kppn saat pengajuan spm ke kppn?
    Apakah salah satu syarat kelengkapan pengajuan spm ls kontraktual tersebut ke kppn termasuk faktur pajak?

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore.
      Dapat kami jelaskan kembali bahwa kelengkapan pengajuan SPM Kontraktual adalah SPM dua rangkap, Karwas Kontrak yang telah diterbirkan NRK-nya dan SSP jika terdapat potongan pajak. Faktur pajak tidak dilampirkan pada saat pengajuan ke KPPN.
      Kewajiban pemotongan pajak dan penghitungan nilai pajak menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Penandatangan SPM Satker bersangkutan.
      Selanjutnya apabila potongan pajak sudah terlanjur dibayarkan langsung, maka dapat dilampirkan bukti setor berkenaan yang sudah mendapatkan NTPN dan telah dikonfirmasi pada lembar SPM kontrak tersebut.

      Semoga bermanfaat.

  85. Hardina says:

    Selamat Siang..saya mau menanyakan mengenai status rekon sudah saya upload tanggal 15 Juli 2016 namun sampai dengan saat ini status rekon masih menunggu persetujuan BAR…apa ada masalah dengan sistem nya ya? untuk rekon nulan Juni melalui e-rekon batas akhir sampai dengan tanggal berapa?

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore. Salam Akrual.
      Untuk proses rekosiliasi dengan status menunggu persetujuan BAR maka silahkan untuk mengunduh data Excel rekon dan menganalisa.
      Jika masih ada perbaikan silahkan mengupload kembali. Dan jika data tidak ada perbedaan, maka silahkan mengirimkan pesan kepada petugas KPPN pada kotak message bahwa data sudah sama dan benar. Selanjutnya petugas KPPN akan melakukan approval guna melanjutkan BAR tersebut.
      Mengenai rekon bulan Juni batas akhirnya adalah tanggal 26 Juni 2016. Silahkan untuk memaksimalkan waktu yang ada.

      Tetap semangat. Semoga bermanfaat.

  86. RINI WIDYASTUTI says:

    Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon Maaf Lahir dan Bathin. Mohon solusinya, kemarin saya mengajukan SPM LS tetapi ditolak karena kesalahan di nama rekening penerima, padahal saya sudah mendapatkan karwas kontraknya. Bagaimana cara untuk memperbaikinya ? terima kasih

  87. P3HH says:

    Selamat siang dan salam SPAN.
    Kami dari Satuan Kerja Pusat Penelitian Hasil Hutan Bogor, Mohon petunjuknya mengenai penolakan yang ada di PMRT Om SPAN, perihal penolakannya DIPA tidak ditemukan : 07-DES-2015/DIPA-029.07.1.400202/2016a, kemarin kami ke KPPN Jakarta 7 belum ada lampiran penolakan tersebut, bagaimana solusinya apakah kami mengajukan kemnali SPM nya?

    Terima Kasih.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi. Salam hangat.
      Untuk penolakan dengan info mengenai DIPA dapat disebabkan karena Satker sedang melakukan proses revisi ataupun karena kesalahan penginputan Nomor Dokumen pada Aplikasi SAS 2016. Dimohon untuk berkenan mengirimkan Pdf Penolakan dan SPM berkenaan ke email layanan : kppn182@gmail.com

      Semoga bermanfaat.

      • P3HH says:

        Selamat siang.

        Sebelumnya terima kasih atas pencerahannya, mengenai penolakan kami mengajukan 2 SPM mengenai tunjangan kinerja bulan Juni dan Ketiga Belas,ika ada kesalahan dalam input nomer DIPA semuanya di tolak,ini yang tunjangan kinerja bulan Juni sudah menjadi SP2D. Hal ini sudah perah terjadi sebelumnya saat kami mengajukan Gaji ke-13,penolakannya sama seperti ini. kami akan mengirim yang dimintkan, mohon bantuan nya. Terima kasih banyak

        Salam
        Angga.

  88. muhang says:

    Minanl Aidin Walfaizin
    taqoballahu minha wa minkum
    untun pencetakan BAR E-rekon dimana nama pada KPA masih default untuk merubahnya bagaimana yah ??
    nama dan NIP KPA sudah saya isikan database E-rekon kewenangan KPA…….

    terima kasih sebelumnya

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang. Salam Akrual.
      Untuk Setting identitas KPA dimohon agar diisi selengkap mungkin pada Menu Profil pada user login KPA.
      BAR tidak memerlukan tanda tangan basah karena sudah diotorisasi dengan TTD elektronik.
      Jika nama KPA tetap tidak muncul, dapat dilakukan perbaikan secara manual pada cetakan BAR.
      Semoga bermanfaat.

  89. RINI WIDYASTUTI says:

    Selamat siang, saya ingin mengirim ADK LPJ tetapi ada pesan kesalahan data buku bank LPJ tidak sama dengan data posting. Itu kenapa ya ? “padahal sudah saya cek buku bank jumlahnya sama dengan data posting makasih

  90. RINI WIDYASTUTI says:

    Selamat pagi, saya ingin menanyakan hari senin yang lalu saya memasukkan SPM LS pihak ketiga tetapi sampai hari ini belum ada email konfirmasi dari KPPN. kemarin saya juga menanyakan langsung ke KPPN tetapi belum ada kabar juga. Apa yang harus saya lakukan ? terima kasih ( saya dari satker 452703)

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore dan Salam hangat.
      Mohon berkenan mengirimkan tanda terima SPM dimaksud ke email layanan : kppn182@gmail.com
      Dan akan coba kami telusuri dalam data OM SPAN. Semoga bermanfaat.

  91. Wira says:

    selamat pagi,

    Mohon Informasi apakah Sudah ada tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji Ke 13 (Tunjangan Hari Raya Keagamaan) untuk Pegawai Non PNS / HONORER Tahun 2016?

    Terima Kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore. Mohon maaf, sampai dengan saat ini petunjuk teknis mengenai pembayaran dimaksud belum dirilis.

      Mohon agar menunggu terbitnya peraturan dimaksud.

      • KPPN Jakarta VII says:

        Selamat sore dan Salam hangat.
        Dapat kami update perkembangan terakhir bahwa untuk Tahun 2016, kepada Satpam, Pramubakti dan Sopir yang berikatan langsung dengan KPA (Satuan kerja) telah dapat diajukan pembayaran THR Tahun 2016-nya. Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
        – Telah tercantum dalam SPK Pejabat yang berwenang
        – Telah dialokasikan khusus dalam DIPA
        – Memperhatikan besaran sesuai dengan SBM 2016

        Semoga bermanfaat.

  92. eko bhumy says:

    selamat pagi
    terkait dengan gaji 13 dan 14 tahun 2016
    saya sudah update data gpp versi 21 juni 2016 tetapi ada kendala saat potongan pajak masih ttp ada
    sedangkan pada golongan III ada yang terkena potongan pajak ada yang tidak kena potongan pajak tersebut
    mohon pencerahan secepatnya
    terima kasih

  93. Agus says:

    SElamat pagi kppn jkt 7, mau tanya tentang pemberian THR / Gaji 14, untuk pegawai yang meninggal dan sampe dengan bulan Juni 2016 masih mendapatkan Gaji Terusan, apakah berhak mendapatkan Gaji 14/ THR tersebut?

    Terima Kasih

  94. Yth KPPN VII,

    Saya ingin menanyakan perihal Update Aplikasi SAS 16.0.5, jika sudah update versi terbaru apakah harus update Aplikasi SPM juga untuk membuka aplikasi SAS ??
    Mohon informasi nya. Terimakasih

    Best Regrads,
    Desti Sundari

  95. anna says:

    Selamat pagi admin, saya mau menanyakan terkait dengan libur panjang lebaran, untuk LPJ bendahara apakah penyampaian LPJ diberikan perpanjangan waktu? Mohon infonya. Terima kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi dan Salam hangat.

      Dapat kami sampaikan bahwa sehubungan dengan Libur Hari Raya Idul Fitri selama 9 Hari, maka diberikan perpanjangan waktu penyampaian LPJ Bendahara bulan Juni 2016 yaitu sampai dengan 15 Juli 2016.

      Semoga bermanfaat.

    • zak says:

      yth. KPPN Jakarta VII

      Yang saya mau Tanya adalah.
      apakah gaji THR dan gaji 13 tahun 2016 sudah dapat diajukan ke KPNN?
      mengingat PP dan PMK nya sudah terbit

      • zak says:

        menyambung pertannyaan saya diatas, kalau untuk buat spm THR itu sendiri jenis spm apa yang dimaksud, apakah jenis spm 01: gaji induk dan 13 atau jenis spm 05 : gaji lainnya? terimakasih

        • KPPN Jakarta VII says:

          Selamat pagi.
          Untuk pembuatan SPM THR dan Gaji ketiga belas dilakukan dengan kode SPM 04 (Gaji Lainnya).
          Harap dalam pengajuan kedua SPM tersebut dilakukan secara bersamaan. Terima kasih.

          • Fei says:

            Selamat pagi..mohon solusi prihal terbit nya pp 98 dan pmk 99 apabila pihak KPA tidak mau memproses nya, apa yg bisa kami lakukan pak..makasih

            • KPPN Jakarta VII says:

              Selamat sore.
              Mengingat dasar pembayaran dan petunjuk teknis sudah tercantum pada PMK berkenaan, mohon agar dapat diuraikan alasan penundaan pembayaran dimaksud beserta Kode satker berkenaan untuk dapat kami assistensi lebih lanjut.

              Terima kasih.

              • fei says:

                selamat sore.. saya mau tanya sekali lagi apakah Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat,Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan termasuk dalam lembaga non struktural (LSN) thanks

                • KPPN Jakarta VII says:

                  Selamat pagi dan Salam hangat.
                  Untuk KemenPUPERA adalah Lembaga Struktural.

                  Semoga bermanfaat.

      • KPPN Jakarta VII says:

        Selamat pagi.
        Silahkan untuk mengajukan sesuai dengan PMK yang telah dirilis.
        Untuk pembuatan SPM THR dan Gaji ketiga belas dilakukan dengan kode SPM 04 (Gaji Lainnya).
        Harap dalam pengajuan kedua SPM tersebut dilakukan secara bersamaan.
        Terima kasih.

  96. RINI WIDYASTUTI says:

    Selamat pagi, saya dari satker 452703, hari senin yang lalu saya mengajukan data kontrak ke KPPN kemudian sudah ada email dari bc_sysdmin tentang keabsahan perusahaan. tetapi saya tunggu sampai hari ini belum ada email approved data kontrak, tetapi setelah saya lihat di SPAN. Data kontrak saya sudah masuk tetapi belum ada tanggal approvednya. apakah data kontrak saya diterima atau ditolak ya ? terima kasih atas penjelasannya.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi dan Salam hangat.
      Untuk notifikasi persetujuan kontrak dapat dilihat pada email satker maupun dapat diambil langsung pada KPPN Jakarta VII.
      Selanjutnya proses pencadangan dana yang telah disetujui KPPN juga dapat dilihat pada website OM SPAN – Menu Penganggaran – Sisa Pagu Belanja Realisasi.
      Untuk penelitian lebih lanjut pada kontrak satker anda, mohon agar mengirimkan PDF karwas kontrak berkenaan ke email : kppn182@gmail.com

      Semoga bermanfaat.

  97. Heru says:

    Selamat Pagi,

    Mohon infonya, apabila salah mendaftarkan no dan nama rekening pada data supplier, apakah bisa dilakukan melalui adendum data supplier??

  98. Rian says:

    Mohon solusi, kami ada kendala pada saat pembuatan spp kontraktual pada aplikasi setelah disimpan mncul TOTAL REALISASI KONTRAK MELEBIHI PAGU, kami sudah lakukan penyesuaian realisasi pada pagu pd menu admin tetapi blm ada hasil. mohon dibantu admin, thx

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi.
      Untuk permasalahan berkenaan, mohon dipastikan :
      – Apakah anda sudah memilih Jenis SPP LS kontraktual dan pilih kontrak serta terminnya?
      – Apakah anda sudah mengisi pagu pada tombol pilih?
      – Apakah anda sudah melakukan penyesuaian Pagu Kontrak pada user PPK- RUH Kontrak?
      – Lakukan juga penyesuaian realisasi pada Pagu di user Admin- Utility.
      Semoga bermanfaat.

  99. johanis says:

    saat mengimport daftar lampiran uang makan pada aplikasi SAS, muncul kotak dialog : “ADA NOMOR REKENING YANG DIGUNAKAN LEBIH DARI SATU NAMA REKENING” mohon saran penyelesaiannya, terima kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore.
      Untuk notifikasi sebagaimana diatas, disebabkan oleh proses Validasi oleh Aplikasi SAS terhadap tabel nomor rekening yang terdapat pada daftar lampiran ( Baik yang melalui proses input manual, impor Excel, maupun impor GPP).
      Harap memeriksa kembali penulisan angka-angka pada nomor rekening berkenaan dan memastikan tidak terjadi duplikasi penginputan.

      Semoga bermanfaat. Terima kasih.

      • fika says:

        Harap memeriksa kembali penulisan angka-angka pada nomor rekening berkenaan dan memastikan tidak terjadi duplikasi penginput. periksanya di gpp atau sas?
        atau diisi manual saat di daftar lapiran?

        • KPPN Jakarta VII says:

          Selamat sore. Salam SPAN.
          Proses pembuatan Rekening terlampir pada Daftar dapat dibuat dengan cara :
          1. Manual (menginput nomor- nomor rekening pada User SPP)
          2. Otomatis (membuat excel template dahulu lalu mengimpor ke lampiran SPP)
          Tentunya untuk kedua proses tersebut diatas, harus memastikan tidak terjadi duplikasi penginputan.

          Semoga bermanfaat.

  100. duwik says:

    dalam pasal pasal 4 ayat 2 perdirjen 113/PMK.05/2012 disebutkan Batas Kota khusus untuk Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Lalu bagaimana dengan kepulauan seribu? Termasuk dalam kota atau luar kota DKI Jakarta untuk perhitungan uang harian perjalanan dinasnya? terimakasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi.
      Sesuai PMK Nomor 113 Tahun 2012 Bab IV Pasal 4 angak (1) dan (2) disebutkan bahwa :
      Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud digolongkan menjadi:
      a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas Kota; dan
      b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota.
      Batas Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a khusus untuk Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Khusus untuk Kepulauan Seribu dapat masuk dalam kategori melewati batas kota.

      Semoga bermanfaat.

  101. FATHUL says:

    Selamat Pagi
    Maaf Saya Mau Tanya.kenapa stelah update SAS 16.0.4 saat pengiriman SPM. Kemudian pada SPAN ditolak dengan alasan:
    Penolakan pertama( Site Type 1 : Brs Excel 62 : Nomor Rekening Bank (011201xxxxxx) pada Pemilik Rekening (pegawai) tidak ditemukan.)
    dan Penolakan Kedua.( Validasi Invoice gagal = Nomor Resume Tagihan/SPM Sudah Pernah di Upload(00044T/417290/2016).)
    mhon solusinya.. trimksih.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi.
      Untuk notifikasi seperti disampaikan di atas, biasanya disebabkan oleh karena :
      1. Pengisian Excel lampiran masih salah, mohon agar mengecek kebenaran penulisan rekening di OM SPAN.
      Masukkan Nomor rekening tujuan dan gunakan Informasi Nama Rekening dan Nomor Rekening dari OM SPAN.

      2. Nomor SPM sudah pernah dipakai dan telah menjadi SP2D. Gunakan Nomor lain dan perbaharui tgl SPM dimaksud.

      3. Dapat segera melakukan perbaikan pada Excel lampiran dan Nomor SPM.

      Semoga bermanfaat.

  102. Hardina says:

    Selamat siang,
    saya mau menanyakan beberapa hal :
    1. untuk rekonsiliasi SAIBA wilayah per bulan apa sudah bisa dilakukan? mengenai e-rekon apa sudah bisa dipakai? bagaimana mekanismenya?
    2. untuk gaji ke-13 dan gaji ke-14 apa sudah ada edaran ? dan apa sudah bisa kami mengajukan tunkin ke-13 ?
    terima kasih ditunggu jawabannya

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang.
      Dapat kami informasikan hal-hal sebagai berikut :
      1. Untuk pelaksanaan Rekonsiliasi Satker dan KPPN, masih menunggu dirilisnya ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut.
      Sedangkan untuk E-rekon diakses pada alamat : http://e-rekon-lk.djpbn.kemenkeu.go.id/login
      Harap menunggu sosialisasi pelaksanaan dari KPPN Jakarta VII.
      2.Untuk pembayaran gaji ke-13, gaji ke-14 dan tukin ke-13 belum dapat dilaksanakan sampai dengan diterbitkannya Perpres dan Perdirjen berkenaan.

      Semoga bermanfaat.

    • Hardina says:

      Selamat Pagi
      saya mau menanyakan beberapa hal :
      1.mengenai gaji terusan apakah harus diajukan pada bulan berkenaan? ybs meninggal pada bulan Mei namun ybs bulan Juni masih terima gaji induk yang dianggap sebagai gaji terusan ke-1 nah untuk gaji terusan bulan Juli atau gaji terusan ke-2 apakah diajukannya nanti pada bulan Juli ? atau bisa pada pertengahan bulan Juni?
      2. untuk supplier gaji terusan apabila menggunakan rekening ahli waris apa perlu didaftarkan di SPAN terlebih dahulu? apa bisa menggunakan rek. bendahara pengeluaran saja?

      • KPPN Jakarta VII says:

        Selamat pagi dan Salam hangat.
        Dapat kami sampaikan sebagai berikut :
        1. Untuk Gaji Induk bulan Juni dianggap sebagai Gaji Terusan ke- 1 dan bulan selanjutnya sebagai Gaji Terusan berikutnya.
        Pengajuan Gaji Terusan berikutnya dibuat dalam SPM terpisah dari Gaji Induk dan dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan Gaji Induk.
        2. Gaji Terusan dibayarkan ke Rekening Tujuan dalam hal ini dapat melalui rekening bendahara pengeluaran ataupun rekening pegawai yang bersangkutan jika masih memungkinkan.

        Semoga bermanfaat.

  103. Lydia says:

    Selamat siang Bapak/Ibu di KPPN Jakarta VII. Saya CPNS dan gaji masih dibayarkan dari Biro Umum ( belum di satker ). Biasanya kan uang makan di bayarkan melalui LS Bendahara, sekarang akan ditransfer ke rekening masing-masing pegawai ( tidak melalui LS Bendahara lagi ). Saya mau nanya apakah uang makan saya dan teman2 CPNS bisa diajukan bersamaan dengan uang makan pegawai PNS yang akan dibayarkan melalui rekening d satker saya

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore.
      Untuk pembayaran Uang Makan PNS, mulai bulan Juni 2016 diwajibkan melalui rekening penerima masing- masing pegawai. Untuk solusi permasalahan di atas dapat dilakukan dengan cara :
      – Membuat Rekapitulasi pembayaran secara manual melalui Excel (khusus CPNS) dan membuat tagihan SPM Gaji Lainnya di Aplikasi SAS dengan daftar terlampir.
      – Dapat mengajukan SPM Uang Makan secara terpisah yaitu Uang Makan PNS dan Uang Makan CPNS yang dibuat secara manual.

      Semoga bermanfaat.

      • zak says:

        selamat pagi kppn Jakarta VII

        yang saya mau tanyakan adalah.
        adakah format khusus untuk membuat daftar lampiran uang makan pada SAS? masalahnya sy sdh membuat uang makan melalui GPP dan transfer SPP untuk digunakan pada SAS, tetapi terdapat kendala sehingga tidak bisa diteruskan utk menyimpannya, mohon pencerahannya. terima kasih.

        • KPPN Jakarta VII says:

          Selamat siang,
          1. Untuk penggunaan GPP dalam hal pembuatan Uang Makan adalah melalui Menu GPP : “Tambahan > Uang Makan”
          2. Setelah proses di Aplilkaasi GPP selesai, maka akan terbentuk file “txt”.
          3. Lalu bisa dilanjutkan dengan pembuatan SPP, memilih supplier : Para Pegawai
          4. Dan melakukan proses impor file “txt” (hasil GPP) saat menu “Perekaman Bendaharawan > Daftar Lampiran”
          5. Jika proses validasi jumlah permintaan uang telah cocok maka SPP tersebut baru dapat disimpan.

          Semoga bermanfaat.

  104. satker. ditbang. jalan says:

    Selamat Siang KPPN Jakarta VII. Kami mau bertanya, kami baru saja melakukan pembayaran PPh 23 dan PPN via Bank BRI atas transaksi keuangan di satker kami. Namun seharusnya pembayaran tersebut masuk ke KPPN jakarta V (kode KPPN 139), tapi Bank BRI otomatis mengeluarkan bukti transaksi dimana pembayaran tersebut masuknya malah ke KPPN Jakarta VII, apa yang harus kami lakukan agar kami bisa melakukan konfirmasi pajak kami ke KPPN V?

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang. SALAM MPN.
      Untuk setoran yang telah Saudara lakukan dan telah mendapatkan NTPN, dapat dilakukan konfirmasi setoran baik di KPPN V ataupun VII.
      Perlu diingat untuk proses konfirmasi sudah dapat dilakukan pada H+1 sejak tanggal penyetoran.

      Semoga bermanfaat.

  105. dkurnianti says:

    selamat sore, maaf saya dari satker 500963 saya ingin menanyakan :
    1. jika kantor kedudukan kami di jakarta dan terdapat perjalanan dinas ke Serpong (melewati batas kota) dan diharuskan menginap, apakah kami bisa meng-spj kan biaya hotel 30%?
    2. jika hotel tersebut diatas ternyata di tanggung oleh penyelenggara, namun penyelenggara tidak memberikan uang harian/transport. apakah kami bisa meng spj kan uang harian perjadin? berapakah yang bisa di tagihkan? sebesar uang harian perjadin atau uang harian paket meeting?
    terimkasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang.
      Dapat kami jelaskan kembali bahwa :
      1. Sesuai PMK No 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap : disebutkan bahwa apabila tidak menggunakan biaya penginapan dalam perjalanan dinas maka dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel, Tetapi jika sudah ditanggung oleh penyelenggara, maka tidak dapat diberikan biaya penginapan apapun lagi.

      2. Dalam hal perjalanan dinas akomodasi/penginapannya telah ditanggung penyelenggara (akomodasi termasuk makan), karena dalam komponen uang harian terdiri atas uang makan, transport lokal dan uang saku, maka pemberian uang harian dilakukan dgn mengurangkan komponen uang makan yang besarannya ditetapkan oleh PPK dgn prinsip tepat dan efektif. Seluruh tarif harap kembali berpatokan pada PMK mengenai Standar Biaya.
      Perlu kami ingatkan kembali bahwa, tanggung jawab dan kebenaran pembayaran adalah menjadi wewenang dari PPK Satker.

      Semoga bermanfaat.

  106. Uyauya says:

    Mohon info, utk uang Makan susulan, jenis Spm apa yg digunakan? Apa gaji susulan, kekurangan gaji, atau tetap gaji lainnya?

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore. Dapat kami jelaskan kembali bahwa untuk jenis pengajuan dimaksud direkam dengan menggunakan jenis SPM : Gaji Lainnya.

      Semoga bermanfaat. Salam hangat.

  107. vera says:

    Selamat siang
    mohon solusi satker kami telah mengalami perubahan nama PPK. semua telah kami ubah pada proses ubah pejabat. tapi pas di RUH kwitansi yang keluar masih PPK lama ?

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang.
      Pastikan setelah merekam pejabat baru (PPK) pada Menu Referensi, selanjutnya melakukan klik (Tanda centang) pada kolom Default.
      Hal ini untuk membuat nama PPK secara otomatis muncul pada berkas dimaksud. Semoga bermanfaat.
      Salam Silabi.

  108. Lisa says:

    Selamat sore,
    Mohon petunjuknya untuk membuat tunjangan kinerja bagi pegawai fungsional yang sudah tidak ada di aplikasi GPP, karena beliau sudah pensiun bulan juni 2016.
    Pada tanggal 3 Mei 2016 beliau menerima SK Presiden tentang kenaikan pangkat pengabdian PNS.

    Terimakasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang dan Salam hangat.
      Untuk pegawai yang bersangkutan masih berhak mendapatkan Kekurangan Gaji oleh karena Kenaikan Pangkat Pengabdian serta berhak atas Tunjangan kinerja bila tidak dibayarkan Tunjangan Profesinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

      Untuk permintaan Tunjangan kinerja selain tunjangan fungsional atau tunjangan profesi tidak harus menggunakan aplikasi GPP.
      Semoga bermanfaat. Terima kasih.

  109. Lydia says:

    Selamat siang Bapak/Ibu Petugas di KPPN. Saya mau nanya. Jika SPM Kontraktual yang pembayarannya terdiri beberapa termin, termin ke 1 nilainya cocok dengan termin ke 1 yang telah dikontrakkan. Tetapi termin ke 2 tidak sama dengan termin yang telah dikontrakkan (berkurang). Pada waktu memasukkan SPM di KPPN diterima atau enggak yah dengan kondisi seperti itu? Terima kasih.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang. Salam hangat.
      Untuk perubahan Nilai realisasi (SPM) per termin dapat lebih kecil dari nilai termin yang didaftarkan.
      Proses pengajuan dapat dilaksanakan seperti biasa.
      Akan tetapi, dalam rangka Pengelolaan cadangan pagu (Fund Availability) maka satker dapat menyesuaikan kembali nilai termin yang didaftarkan dengan mengajukan surat perubahan Kontrak mengacu pada ketentuan Perdirjen Perbendaharaan No PER-58/2013 ttg : Data Suplier dan Kontak dalam SPAN
      Ketentuan diatas, dapat diunduh pada link : http://kppnjakarta7.net/kumpulan-peraturan-tentang-span/

      Gambaran umum mengenai kontrak dalam SPAN dapat diunduh pada :
      http://kppnjakarta7.net/mengenal-supplier-dan-kontrak-dalam-span-lebih-dekat/

      Semoga bermanfaat. Jika membutuhkan assistensi lebih lanjut dapat menghubungi Customer Service KPPN Jakarta VII.
      Terima kasih.

  110. Dewi says:

    Selamat Siang

    Saya mau membuat lpj bulan April tapi saat membuat berita acara pada bagian “kuitansi up belum di GU” belum sesuai, biasanya bila saya posting bulan sebelumnya lgsg bener, tapi kali ini saya posting bulan Maret dan April saat saya membuat berita acara “kuitansi up belum di GU” sudah sesuai tapi BKU jadi minus nilainya,. ini bagaimana solusinya?

    Terima Kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore.
      Untuk perbaikan dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut :
      1. Masuk ke User LPJ : Menu Utility – Update Referensi (eksekusi sampai selesai)
      2. Lalu kembali cek data SP2D. Pastikan sudah masuk ke data LPJ
      3. Posting kembali dan bentuk Berita Acara kembali.

      Semoga bermanfaat.

  111. Heru says:

    Selamat Siang,
    Satker kami mengajukan LS pada bulan Maret 2016 dan sudah terbit SP2D, kemudian ada pengembalian LS (Setor LPM LS Bendahara) pada tanggal 14 April 2016 (setelah dilakukan rekon LPJ untuk Bulan Maret), apakah:
    1. LPJ bulan Maret harus diperbaiki?
    2. Pencatatan pengembalian sisa LS dapat dilakukan pada bulan yg sama SP2D SPM LS terbit?
    Mohon infonya dan terima kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore.
      Dapat kami sampaikan sebagai berikut :
      1. Untuk transaksi pengembalian ke Rekening Kas Negara melalui SSPB dan SSBP tidak memerlukan ralat LPJ.
      2. Sedangkan untuk pencatatan dilakukan sesuai dengan tgl SSPB/ SSBP tsb.

      Semoga bermanfaat.

  112. adiya kumala says:

    Selamat pagi, saya mau bertanya
    kami melakukan kelebihan permintaan uang makan pegawai dikarenakan pegawai yang dinas luar ikut terhitung dgn SPM-LS
    bagaimana prosedur pengembalian kepada negara jika pajak nya juga telah terbayarkan?
    dan bagaimana pencatatannya?
    terimakasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang.
      Jika terjadi kelebihan pembayaran, maka seharusnya Satker dapat langsung melakukan setoran pengembalian melalui form SSPB ke Rekening Kas Negara.
      Untuk memulihkan pagu DIPA akibat kelebihan pembayaran dapat mengacu pada ketentuan : Perdirjen Perbendaharaan No PER-21/pb/2014 ttg Mekanisme Penyesuaian Sisa Pagu DIPA atas Setoran Pengembalian Belanja pada Pelaksanaan SPAN yg dapat diunduh di link ini : http://kppnjakarta7.net/kumpulan-peraturan-tentang-span/

      Sedangkan dalam hal restitusi atau kompensasi dalam hal potongan Pajak, kami sarankan untuk menghubungi KPP setempat. Terima kasih.
      Semoga bermanfaat.

  113. silvya barasa says:

    selamat pagi, saya thltpbb, dari daftar bayar bop via transfer kppn hanya nama saya yang valid/tidak bisa dtransfer saya mau tanya apa penyebabnya padahal sudah coba pake npwp bendahara ataupun punya saya.trims

  114. mustika says:

    Selamat Siang,
    saya ingin bertanya, apabila satker mengajukan LS akun 521213 dan sudah keluar SP2D namun kelebihan pembayaran pajaknya, apakah bisa diminta kembali? Bagaimana prosedurnya? terima kasih.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi dan Salam hangat.
      Untuk kelebihan pembayaran pajak telah diakomodir dengan adanya Restitusi dan Kompensasi.
      Mohon selanjutnya agar berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak setempat. Terima kasih.

  115. Suroso says:

    Selamat siang,
    Mohon penjelasan cara menghapus data SPM yang batal pada Aplikasi SAS Modul Bendahara Pengeluaran.

    Kejadiannya sebagai berikut :
    – Kegiatan sudah diajukan SPM LS no. 000308 sebesar 18.000.000,- tetapi SPM dibatalkan
    – Diajukan menggunakan UP dan sudah diajukan SPM GUP no. 000313, No SPM ini juga dibatalkan.
    – Terdapat koreksi sehingga kuitansi yang tadinya 18.000.000 menjadi 17.200.000,-.
    – Pada waktu mau input pada SAS BP, kuitansi tidak dapat diinput karena pagu sudah tidak mencukupi.
    – Setelah dilihat pada menu ‘tayang pagu’ pada modul admin ternyata SPM No. 308 dan 313 masih terekam sehingga mengurangi pagu padahal PPSPM sudah menghapus SPM no. 308 dan 313 tersebut dan data juga sudah diinput di SAS Modul BP, sehingga kuitansi tetap belum bisa diinput.

    Pertanyaan :
    1. Bagaimana cara menghapus data SPM no 308 dan 313 yang batal pada Aplikasi SAS Modul Bendahara Pengeluaran?
    2. Atau adakah cara lain supaya kuitansi dapat diinput ?

    Terima kasih.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore. Salam hangat.
      Dapat kami jelaskan sebagai berikut :
      – Jika Database SAS yang digunakan gabung, maka seharusnya setelah SPM/ SP2D dibatal load dan hapus di user PPSPM dan PPK maka realisasi berkenaan akan hilang.
      – Tetapi jika Database SAS yang digunakan pisah, maka selain PPSPM dan PPK melakukan batal load dan hapus, maka Bendahara Pengeluaran pun perlu melakukan hal yang sama pada PC/ Laptop yang digunakan.
      -Pastikan Transaksi, Kuitansi dan DRPP sudah dihapus dengan baik dan benar.

      Semoga bermanfaat.

  116. lukman says:

    siang min,
    untuk perubahan nominal pada data kontrak untuk data kontrak yang sudah didaftarkan dan sudah diapprove, prosedurnya apa saja dan bagaimana?
    terima kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore. Salam SPAN.
      Untuk karwas kontrak yg sudah terbit NRK tetapi belum ada realisasi SPM nya, maka langkah yg dilakukan adalah :
      1. Jika terkait perubahan nominal nilai saja, tidak ada perubahan yg lain pada jumlah termin, maka perubahan dapat dilakukan langsung pada Aplikasi SAS.

      2. Masuk di menu “Addendum” Kontrak dan lakukan perubahan Akun dimaksud pada kolom nilai kontrak sesuai data yg benar. Tanggal dan Nomor Addendum dapat mengikuti Nomor Kontrak dan menambahkan karakter tambahan (Angka atau Huruf) agar tidak identik dengan Nomor Kontrak atau disesuaikan dengan Nomor Kontrak/ Perjanjian yang baru.

      3. Setelah itu cetak ulang Karwas dan Kirim Adk nya ke flashdisk. Selanjutnya untuk diajukan kembali ke KPPN sebagai Addendum Kontrak.

      Gambaran umum mengenai kontrak dalam SPAN dapat diunduh pada :
      http://kppnjakarta7.net/mengenal-supplier-dan-kontrak-dalam-span-lebih-dekat/

      Semoga bermanfaat. Jika membutuhkan assistensi lebih lanjut dapat menghubungi Customer Service KPPN Jakarta VII.
      Terima kasih.

  117. rudy says:

    Bagaimana cara merestore saiba 2015 agar tidak mempengaruhi saiba 2016 ?? terima kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore. Hal dimaksud dapat dilakukan dengan melakukan proses pada PC lain.

      Semoga bermanfaat.

      • diat setiawan says:

        min, mungkin yang dimaksud pak rudy jangan sampai data transaksi yang 2016 hilang tapi utk 2015 mau pakai data baru yang di akan di-restore. misalnya mau pakai data audited 2015 tapi transaksi 2016 ga pengen ilang min, gimana ya itu?

        • KPPN Jakarta VII says:

          Salam SAIBA.
          Dapat kami sampaikan kembali bahwa, parameter Backup dan Restore pada Aplikasi SAIBA belum mengakomodir Per Tahun atau Per bulan.
          Data yg diproses Backup dan Restore memiliki cakupan seluruh data pada Aplikasi SAIBA.
          Sehingga belum memungkinkan hasil seperti yang dimaksud pada pertanyaan terdahulu.

          Semoga bermanfaat. Terima kasih.

  118. Eva says:

    Bagaimana cara ralat spm ls kontraktual terkait kesalahan akun?? Apakah cara yg diterapkan pada per 16 berlaku jg untuk spm kontaktual?? Atau apakah akun pada kontraknya harus dirubah juga??mohon jawabannya..terima kasih.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Salam SPAN,
      Dapat kami jelaskan kembali, bahwa untuk mekanisme koreksi pada spm dan kontrak yang telah direalisasikan menggunakan ketentuan pada :
      1. Untuk koreksi SPM-nya menggunakan : Perdirjen Perbendaharaan No PER-16/pb/2014 ttg : Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada SPAN

      2. Dan untuk koreksi Kontrak-nya menggunakan : Perdirjen Perbendaharaan No PER-58/2013 ttg : Data Suplier dan Kontak dalam SPAN

      Ketentuan diatas, dapat diunduh pada link : http://kppnjakarta7.net/kumpulan-peraturan-tentang-span/

      Semoga bermanfaat.

      • jeni says:

        mat sore pa/ibu…saya mau nanya.salah satu pegawai saya uang makannya ada kesalahan ..yg seharusnya dimintakan untuk 20 hari,kami masukannya hanya 1 hari kerja.kira2 bisa dimintakan kekurangannya atau tidak..klo bs bagaimana caranya,soalnya klo di aplikasi GPP,permintaan kekurangan uang makan hanya untuk perunahan tarif.makasih atas bantuannya..

        • KPPN Jakarta VII says:

          Selamat sore, Salam hangat.
          Dapat kami sampaikan bahwa untuk pengajuan kekurangan Uang Makan dimaksud, dapat dilakukan secara manual.
          Tidak harus memakai aplikasi GPP, karena untuk kekurangan seperti dimaksud diatas belum dapat diakomodir.

          Semoga bermanfaat. Terima kasih.

  119. Annas F says:

    Selamat pagi Ibu/ Bapak petugas KPPN Jakarta 7, izin bertanya dari satker 410951, Bagaimana melakukan pengembalian belanja dengan akun 524111 tentang Perjalanan Dinas di KPPN, adakah peraturan terbaru tentang pengembalian belanja yang saya gunakan saat ini PER-1/PB/2013 Tentang Tata Cara Penyesuaian Sisa Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Satuan Kerja Atas Setoran Pengembalian Belanja. Terima kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang.
      Dapat kami sampaikan bahwa untuk pengembalian belanja dapat dilakukan menggunakan form SSPB (Jika DIPA 2016) atau SSBP (Jika DIPA Tahun lalu),
      Dasar hukum untuk pemulihan pagunya adalah pada peraturan :
      Perdirjen Perbendaharaan No PER-21/pb/2014 ttg : Mekanisme Penyesuaian Sisa Pagu DIPA atas Setoran Pengembalian Belanja pada Pelaksanaan SPAN
      yang dapat diunduh di link berikut ini : https://drive.google.com/file/d/0B4Oo3ulAjxvDQ3NaVktvLWFybFU/edit

      Jika masih membutuhkan asistensi, dapat segera menghubungi CSO KPPN Jakarta VII.
      Semoga bermanfaat. Salam SPAN

  120. muhank says:

    selamat pagi
    terkait dengan aplikasi saiba 2016….
    satker kami telah mengunduh dan menginstall aplikasi tersebut, tetapi pada saat saiba akan dijalankan muncul notifikasi cannot locate the microsoft visual foxpro support library….mohon penjelasannya
    terima kasih

  121. Sudharma says:

    Kpd KPPN VII Jakarta

    Saya mewakili anak saya (dr. Nyoman Adhydeva Purusanti) yang tahun lalu menjalani sebagai dokter internship percisnya )Oktober 2014-Oktober 2015 yang bertugas di RS Sawahlunto, Sumbar.

    Sehubungan dg masa lapor bagi wajib pajak sudah hampir habis sedangkan anak kami sampai hari ini belum menerima bukti pemotongan PPH 21 atas upah (Bantuan Biaya Hidup=BBH) yang diterimanya terutama utk pajak tahun 2015.
    Menurut informasi yg kami dapatkan dari Bidang PPSDM Menkes bahwa “Pembayaran BBH dilakukan dengan cara transfer ke rekening masing2 dokter Internsip langsung dari KPPN Jakarta VII Kemkeu, dan sudah langsung di potong pajak”

    Mohon bantuan bpk/ibu utk mengirimkan informasi yg dibutuhkan utk keperluan pelaporan pajak dimaksud ke email kami “nyodarma@gmail.com” dalam kesempatan pertama. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi dan Salam hangat.
      Dapat kami sampaikan, bahwa PPSDM Kementerian Kesehatan RI adalah mitra kerja KPPN Jakarta VII dalam hal pencairan dana melalui proses pengajuan SPM dan penerbitan SP2D.
      SPM yang diajukan oleh PPSDM Kemenkes RI tersebut memuat nilai secara koletif (bersama-sama) dan tidak berdasarkan wilayah penempatan dokter terkait.
      Adapun berkas dan lampiran perhitungan nilai pembayaran dan potongan untuk masing-masing dokter disimpan pada satker PPSDM dan tidak dilampirkan lagi ke KPPN Jakarta VII. Sehingga bukti pembayaran dan pemotongan secara rinci per doker yang dimaksud hanya disimpan dan diadministrasikan oleh satker berkenaan.
      Serta jika membutuhkan pengesahan bukti potongan pembayaran cukup dilakukan oleh satker PPSDM Kemenkes RI saja. Demikian kiranya informasi yang dapat kami berikan.

      Semoga bermanfaat. Salam SPAN.

  122. rini widyastuti says:

    Selamat pagi, saya rini dari satker 452703. Saya ingin membuat SPP GUP nihil di aplikasi SAS utk sifat pembayaran saya isis nmr 3 (GU) atau 5(nihil) ? Saya coba masukan 5 tapi tidak mau, bagaimana solusinya ? Terima kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi dan Salam hangat.
      Untuk permasalahan tersebut mohon agar aplikasi sudah diupdate sampai dengan versi yg terbaru atau 16.0.3 di link berikut :
      http://kppnjakarta7.net/update-aplikasi-sas-2016-versi-16-0-3/

      Dapat kami jelaskan kembali bahwa kode untuk :
      1. SPM GUP NIHIL : Jenis SPM = 05, Cara Bayar = 5, Sifat = 5 (Nihil)
      2. SPM PTUP NIHIL : Jenis SPM = 05, Cara Bayar = 5, Sifat = 6 (PTUP)

      Semoga bermanfaat.

  123. Johan says:

    Selamat pagi,

    Di aplikasi SAS 2016 versi 16.0.3, dalam rekam data kontrak untuk Jadwal Pelaksanaan tidak terdapat kolom entrynya. Jadi setelah pilih Sistem Pembayaran tidak terdapat kolom entri Jadwal Pelaksanaan, padahal di SAS 2015 kolom tersebut ada.
    Apayang harus saya lakukan ?

    Salam,
    Terima kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi.
      Untuk solusi perbaikan, terkait bagian jadwal pelaksanaan masih menunggu update selanjutnya. Semoga bermanfaat.

      • Ciciek Farcha says:

        Selamat sore. Saya Ciciek Farcha, mahasiswa Prodi III Kebendaharaan Negara semester 6 dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Saya berencana melakukan evaluasi ketertiban pembuatan dan penyerahan RPD Satker di wilayah kerja KPPN jakarta VII sebagai objek penelitian Karya Tulis Tugas Akhir saya. Apabila diizinkan, saya ingin melihat langsung praktek di lapangan terkait pelaksanaan RPD Satker di KPPN Jakarta VII dan meminta data-data yang sekiranya berkaitan dengan topik karya tulis yang saya buat. Mohon bantuannya. Terima kasih.

        • KPPN Jakarta VII says:

          Selamat siang dan Salam hangat.
          Baik, kami akan dengan senang hati menerima kehadiran Saudari Ciciek Farcha di KPPN Jakarta VII. Salam SPAN.

  124. Sidiq says:

    Selamat Pagi
    saya dari satker 548890 ingin menanyakan perihal kontrak obat dengan harga sesuai e-katalog dengan nilai kontrak misalnya Rp.1.000
    1. apakah boleh penyedia menagih dengan harga lebih kecil dari nilai kontrak misalnya dia menagih dengan total Rp.950? karena harga dari sistem mereka lebih kecil dari e-katalog (cat: jumlah unit dikirim sesuai kontrak)
    2. apakah kontrak perlu di addendum? atau cukup dengan perubahan data kontrak (addendum data kontrak yg telah di daftarkan di kppn sebelumnya, dengan nilai kontrak tetap Rp.1.000 tetapi pada detil rincian dan realisai diisi Rp. 950 sehingga akan ada sisa kontrak Rp. 50)
    3. apakah yang rp. 50 itu akan jadi masalah pada kartu pengawas kontrak?
    4. ataukah harus di rubah nilai kontraknya menjadi Rp. 950 dan detail rincian dan realiasai juga Rp. 950 sehingga tidak akan ada sisa kontrak.
    5. terima kasih.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore. Salam SPAN.
      Menjawab pertanyaan Saudara sebelumnya, maka dapat kami uraikan sebagai berikut :
      1. Untuk nilai tagihan yang lebih kecil dari nilai e-katalog, tetapi dengan kuantitas dan kulitas yang sama maka dapat diperbolehkan.
      2. Jika kontrak sudah terdaftar di SPAN, PPK dapat melakukan addendum nilai kontrak sesuai dengan kewenangannya.
      3. Setelah kontrak disesuaikan, maka selisih nilai dimaksud tidak dicadangkan lagi dalam SPAN. Sehingga dapat dipergunakan pada peruntukan yang lain jika memungkinkan secara ketentuan mengenai anggaran.
      4. Nilai realisasi harus mengacu pada nilai riil saat terjadi serah terima/ BAST. Dan penyesuaian kontraknya dapat mengacu pada poin nomor 3.

      Semoga bermanfaat. Terima kasih.
      Selanjutnya untuk informasi mengenai e-katalog dapat menghubungi helpdesk LKPP. Semoga bermanfaat.

  125. ikbal says:

    Assalamu’alaikum wr wb
    Selamat pagi

    Saya ikbal dari satker (401735) sebelumnya satker (466379), sebelumnya sy melakukan ralat SPM 00041 namun terjadi duplikasi SPM no. 00072 sehingga terjadi doubel SP2D yg terbit dan yg ingin sy tanyakan adalah tentang rekon ulang yang saya lakukan pada bulan Des 2015 (sesuai BAR tgl. 15 feb 2016), pada hasil rekon tsb tertera pada uraian Kas Di BP unt kolom SiAP (-519.370.000) dan kolom SAI (-519.370.000)dan kolom selisih (0), apakah masih bisa untuk melakukan rekon ulang kembali untuk menghapus ataw membatalkan satu sp2d pada aplikasi SAIBA??? seandainya bisa kapan waktunya??
    Untuk diketahui satker sy yang lama (466379) akan di likuidasi, sehingga sy mengalami kesulitan dalam membuat CaLK Penutup dan CaLK Likuidasinya, mohon jawabannya.
    terima kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang dan Salam hangat.
      Menjawab pertanyaan Saudara, maka dapat kami sampaikan sebagai berikut :
      1. Terkait dengan doubel pengajuan SPM dari satker sehingga mengakibatkan terbitnya SP2D untuk kedua SPM dimaksud, maka tidak dapat dilakukan pembatalan SP2D dan wajib untuk dibukukan pada pembukuan satker dan secara aplikasi. Jika memang ada kelebihan bayar, maka dapat dilakukan penyetoran kelebihan tsb melalui SSBP. Hal ini dapat berubah jika ada ketentuan lebih lanjut yang mengaturnya.
      2. Untuk pelayanan rekonsiliasi bulan Desember 2015 masih dapat dilakukan sampai dengan saat ini di loket KPPN. Silahkan melakukan proses rekonsiliasi yang diperlukan.
      3. Sehubungan dengan CALK penutup dan CALK Likuidasi, berikut kami sampaikan dasar hukum yang mengaturnya pada link berikut ini : PMK Nomor 272 Tahun 2014 dan Lampiran PMK Nomor 272 Tahun 2014.
      4. Untuk pemahaman mengenai Laporan Keuangan, tersedia juga buku “Mudah Memahami Laporan Keuangan” yang dapat diunduh pada link berikut : http://kppnjakarta7.net/materi-sosialisasi-pelaksanaan-akhir-tahun-di-bidang-akuntansi-dan-penyusunan-laporan-keuangan-2015/#more-2385
      Terkait dengan poin nomor 3, KPPN Jakarta VII melalui seksi Verifikasi dan Akuntansi membuka layanan assistensi lebih lanjut jika memang diperlukan.
      Semoga bermanfaat. Terima kasih.

  126. Setiawan says:

    Ass wr wb.
    Selamat pagi,

    Mohon petunjuk kami dari satker 401735 ingin menanyakan di temapt kami ada revisi akun dari semula akun 524113 menjadi akun 524114 dalam output yang sama dan kegiatan yang sama , yang ingin kami tanyakan apakah kami perlu revisi ke Kanwil DJPB atau cukup revisi POK, baaimana proses di KPPN nya membacanya akun 2 Digit atau 6 digit.

    terima kasih.

  127. Muhank says:

    Selamat pagi
    Apakah belanja komponen komputer/laptop misalnya pembelian baterai laptop, power suply pada pc yang nilainya antara 400 -500 ribu dapat dimasukan ke belanja pemeliharaan peralatan dan mesin (523121) atau masuk ke belanja modal ???

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang. Salam SAIBA.
      Mengingat pembelian baterai/ power supply ataupun charger laptop tidak menambah Nilai Asset dari laptop atau PC berkenaan, maka seyogyanya dimasukkan ke dalam kategori belanja pemeliharaan. Semoga bermanfaat.

  128. Mia Kharisma says:

    Selamat Pagi…

    Saya Dari satker 440326, mhn informasi tentang pengajuan gaji

    saya sdh mengajukan gaji maret bulan maret 2016 sedangkan ada 1 org pegawai masuk dari pindahan satker lain.. apakah boleh saya mengajukan gaji susulan di bulan februari skrg2 ini atau menunggu pegawai itu masuk gaji induk di bulan april terlebih dahulu.. terima kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi. Salam hangat.
      Terkait gaji susulan bulan Februari 2016 untuk pegawai yang bersangkutan sudah dapat diajukan terlebih dahulu pada saat ini.
      Lalu selanjutnya jika pegawai ybs belum masuk ke dalam Gaji Induk bulan Maret 2016, maka dapat diajukan gaji susulan bulan Maretnya diatas tanggal 1 Maret 2016.
      Semoga bermanfaat.

  129. Muhank says:

    Assalamulaikum wr wb
    Saya dari satker 400190
    Satker kami akan membeli atk dengan cara bayar spm ls pihak ketiga dengan nilai rp 30.000.000….. Yang ingin saya tanyakan :
    1. Dokumen apq saja yang harus saya lampirkan pada saat pengajuan spm..
    2. Untuk pendaftaran rekening pihak 3 … Apakah cukup hanya saya masukan di sas kemudian saya ajukan ke kppn..atau ada tata caranya….

    Terima kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore.
      Dapat kami jelaskan bahwa, untuk mekanisme LS dgn pembayaran lunas maka dokumen yg diperlukan pada saat pengajuan SPM adalah : SPM dan SSP PPN/PPh.
      Jika Supplier baru, maka dilakukan penginputan terlebih dahulu di Aplikasi SAS satker di Menu Supplier. Semoga bermanfaat.

  130. Mardiah says:

    Saya dari satker 415432, saya mau membuat SP3B BLU pas saat mau perekaman muncul satker belum mempunyai pagu. Gimana solusinya. Makasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat malam.
      Sehubungan dengan beberapa update Aplikasi SAS 2016 dan perubahan proses perekaman SP3B BLU yang baru, maka dimohon agar berkenan memberikan waktunya untuk dapat diasistensi proses pengerjaannya di Loket CSO KPPN Jakarta VII. MOhon agar dapat mempersiapkan laptop dan data yang akan diinput.
      Petugas kami akan dengan senang hati membantu menyelesaikan troubleshooting dimaksud. Terima kasih.

  131. mau tanya masalah uang kumandah dilingkungan bea dan cukai.
    Uang kumandah pegawai telah diatur dalam KMK RI Nomor 122/KMK.05/1998 tentang Uang Harian Bagi Pegawai Ditjen Bea dan Cukai yang melakukan Tugas Kumandah di Luar tempat Kedudukan Kantor Yang Bersangkutan.
    Pertanyaan saya apakah pegawai DJBC yang ditugaskan diluar kantor selama lebih dari 1 minggu seperti di DHL, FEDEX, TNT, terminal kedatangan dan keberangkatan penumpang Soekarno Hatta dapat dikategorikan “KUMANDAH” mengingat pasal 1 hanya menunjukan tempat-tempat tertentu yaitu :
    Pasal 1
    Yang dimaksud dengan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melakukan dinas kumandah diluar tempat kedudukan kantor yang bersangkutan adalah :
    1.Pegawai yang melakukan tugas dinas pada Kantor Bantu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
    2.Pegawai yang melakukan tugas dinas pada pos pengawasan pabean Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
    3.Pegawai yang melakukan tugas dinas pada tempat penimbunan berikat;
    4.Pegawai yang melakukan tugas dinas pada Pabri atau Tempat Penyimpanan Barang Kena Cukai;
    5.Pegawai yang diperintahkan untuk melakukan tugas dinas tertentu dari satu kantor ke kantor lainya, oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuknya.
    menginat pengertian umum dan pengertian khusus dari kumandah diluar tempat kedudukan kantor, ada pembatasan yang aneh. karena dilapangan kita kerja diluar tempat kedudukan kantor. Bahkan diterminal kedatangan dan keberangkatan Soekarno Hatta ada mesin Absen diluar kantor untuk menunjukan bahwa fasilitas itu diberikan karena jauhnya lokasi dari kantor dan tidak mungkin memobilisasi seluruh pegawai untuk absen. Pertanyaan saya kembali kepada apakah ditugaskan kerja diluar Kantor (Lokasi Kantor)termasuk kategori KUMANDAH atau tidak ?
    Terima kasih atas jawabannya.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore. Terkait mekanisme uang Kumandah di Lingkungan Bea dan Cukai, lebih tepatnya dapat dikonsultasikan langsung pada portal Ditjen Bea dan Cukai.
      Terima kasih.

  132. RINI WIDYASTUTI says:

    Selamat Siang, saya Rini dari Satker 452703 ingin bertanya. sampai hari ini Anggaran di Satker saya masih dalam proses Revisi DIPA untuk kegiatan OO2 (operasional kantor) juga ada revisi di komponen biayanya tetapi secara total jumlahnya sama. apakah saya bisa mengajukan UP sekarang atau harus menunggu revisi DIPA nya selesai ? terima kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi, dan Salam hangat.
      Untuk SPM UP sudah dapat diajukan, jika sudah terdapat DIPA dan Pejabat perbendaharaan yang sah serta syarat administrasi petugas satker telah dipenuhi.
      Jangan lupa untuk memperhatikan penyelesaian UP/ TUP TA 2015 serta Rekonsiliasi dan Laporan LPJ TA 2015.

      Terima kasih.

    • RINI WIDYASTUTI says:

      Selamat siang< saya ingin bertanya apakah bisa honor pengelola keuangan di SPJ kan dari bulan Januari, sedangkan UP nya baru turun di bulan februari ? terima kasih.

      • KPPN Jakarta VII says:

        Selamat sore dan salam hangat.
        Dapat kembali kami jelaskan, bahwa pembayaran Honor dimaksud dapat dibayarkan selama sudah tercantum pada Output dan Akun DIPA Satuan Kerja dan Surat Keputusan Pengelola Keuangan telah diterbitkan. Prinsipnya adalah untuk pembayaran Honor dilakukan setelah bulan berkenaan selesai atau paling cepat awal bulan berikutnya.
        Sedangkan mekanismenya jika dilakukan sebelum SPM UP, bisa melalui pembayaran SPM Langsung (LS) kepada Bendahara Pengeluaran.

        Semoga bermanfaat.

  133. Reksa says:

    Selamat siang, saya mau bertanya mengenai LPJ di sas 2016 kenapa pada saat ingin kirim ADK LPJ nya tidak bisa ya ?? malahan keluar perintah “DATA TIDAK VALID”. itu kenapa ya ?? Tks atas bantuannya

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang,
      Untuk penyelesaian masalah berkenaan, mohon dipastikan bahwa Aplikasi SAS 2016 teleh diupdate sampai dengan versi terbaru yaitu : 16.0.3
      Adapun link perbaikan nya dapat anda ambil di sini :
      https://drive.google.com/file/d/0BwrXprmg_uKbeGVsLUNGUzl2UkE/view

      Semoga bermanfaat

      • dkurnianti says:

        berkenaan dengan pertanyaan diatas, saya sudha berhasil melakukan kirim adk lpj bulan januari karena saldo rekening 0. tapi untuk bulan february, ketika akan membuat BARK-RBP saat mengklik saldo rekening (ada tiga titik di kolom sebelahnya) maka muncul jendela rekening namun kosong. dimana saya harus mengecek bagian ini? untuk buku pembantu pengawasan pagu anggaran ketika saya print, nilai pagu masih 0, solusi apa yang harus saya lakukan? terimakasih

        • KPPN Jakarta VII says:

          Selamat pagi.
          Untuk solusi perbaikan, dimohon agar terlebih dahulu melakukan proses pada Menu “Update Referensi” sampai dengan selesai.
          Terkait bagian pengawasan pagu masih menunggu update selanjutnya. Semoga bermanfaat.

  134. Angga says:

    Selamat Siang dan Salam SPAN

    Kami dari Satuan Kerja Pusat Litbang Hasil Hutan (400202),Pada Tahun 2015, kami merupakan anak Satker dari Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi. Dan pada tahun ini menjadi Satker tersendiri dan telah menerima DIPA TA. 2016 dengan kode KPPN Jakarta VII (128). Sehubungan lokasi kami yang berada diwilayah Bogor, kami bermaksud akan melakukan revisi pindah lokasi dari KPPN Jakarta VII ke KPPN Bogor. untuk keperluan revisi tersebut :
    1. Pendukung apa saja yang diperlukan untuk revisi tersebut
    2. Sehubungan dengan belum adanya aplikasi SAIBA 2016, pada bulan Januari ini kami belum dapat menginput data Pagu DIPA 2016, sehingga belum dapat melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi tersebut apakah benar diperlukan untuk keperluan revisi? ,Jika benar apa yang harus kami lakukan?

    Mohon penjelasannya,Terima kasih.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang dan Salam hangat,
      Untuk proses perubahan KPPN Pembayar dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek urgensi didalamnya termasuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan anggaran satker yang bersangkutan. Satker dapat mengajukan revisi administrasi berupa ralat kode lokasi sesuai dengan PMK No 15/PMK.02 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016. Terima kasih.

  135. ahmad says:

    yth. Pimpinan dan Tim CS KPPN 7 Jakarta
    1. Mohon penjelasan mekanisme dan syarat pembayaran LS untuk kegiatan swakelola oleh Instansi pemerintah lainya.
    2. Apakah diperbolehkan termin LS nya langsung 100%
    3. Diktum minimal apa saja yang harus ada dalam klausul KONTRAK / MoU nya.
    4. Mohon di share peraturan pelaksanaan dan pedoman pembayaran kegiatan swakelola oleh Instansi pemerintal lainnya
    terima kasih
    AhmadF satker 465833

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang, Salam SPAN.
      Dapat kami sampaikan sebagai berikut :
      Untuk Dasar hukum yang dipakai tetap mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Presiden nomor 172 tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PMK 190 Tahun 2012 bahwa Swakelola merupakan kegiatan pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
      Untuk memastikan lebih lanjut mengenai permasalahan pengadaan barang/jasa sebaiknya pertanyaan diajukan ke LKPP

      Terima kasih.

  136. AinK says:

    saya mau tanya untuk spm PTUP, UP Nihil tahun 2015 yg diajukan di tahun berikutnya uraiannya gmn ya… Terimakasih…

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi,
      dapat kami sampaikan bahwa untuk uraian SPM Nihil Tahun 2015 yg diajukan setelah tgl 31 Desember 2015, menggunakan uraian sbb:
      “Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja Barang/Modal/Lain-lain sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2015″

      Semoga bermanfaat.

      • AinK says:

        Satu lagi pertanyaannya untuk sifat pembayarannya diisi 6 (pertanggungjawaban) ato 7 (pengesahan)…
        Terimakasih pak/ibu admin…

        • KPPN Jakarta VII says:

          Selamat pagi. Untuk Kode Sifat Pembayaran yg dipakai adalah : 6 (Pertanggungjawaban) TUP
          Semoga bermanfaat.

  137. ju18ar says:

    Selamat siang..
    saya mau tanya mengenai pengembalian temuan BPK
    berdasarkan informasi yang saya terima untuk mengembalikan temuan BPK saya harus mengisi form SSBP didalam form itu ada isian mengenai kode kementerian kode satker dll.
    pertanyaan saya per tgh tahun ini satker saya mengalami pergantian kementerian.. dr kementerian A ke kementerian B..otomatis satker kami juga berubah..
    dengan begitu bagaimana isian tersebut harus kami isi?? apakah dengan kementerian yang lama atau yang baru.. satker yang lama atau yang baru.. dan kode kegiatan itu juga kami isi dengan kode kegiatan sesuai temuan saat itu atau dengan kode kegiatan yang baru.. (karena kalau diisi yang baru kok kayanya ga nyambung)
    mohon pertanyaan ini dapat segera diberikan jawabannya..
    trims

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang dan salam hangat,
      Untuk setoran pengembalian berkenaan harap disesuaikan dengan rekomendasi temuan dari pemeriksa dalam hal ini BPK atau Itjen Kementerian.
      Hal ini untuk memudahkan dalam hal jawaban / tindak lanjut dari LHP dari BPK atau Itjen.

      Semoga bermanfaat.

      • ju18ar says:

        pembayaran menggunakan ebilling bendahara juga tidak ditemukan akun pengembalian belanja barang tahun anggaran yang lalu (423951). untuk ebilling pembayaran pengembalian tersebut..
        trims

      • ju18ar says:

        sempat saya tanyakan ke itjen katanya karena sudah dipindahkan ke kementerian yang baru.. kode kementerian menggunakan kementerian baru dan juga kode satker baru.. namun untuk kode kegiatan karena berkaitan dengan kegiatan yang lalu mengikuti yang lama.. seperti itu.. karena tidak ada referensi mengenai hal tersebut , berdasarkan saran beberapa tenam saya maka saya menanyakan hal ini ke sini (KPPN VII) karena satker kami berada di KPPN VII. agar saya lebih yakin…
        Terima kasih

        • KPPN Jakarta VII says:

          Selamat pagi.
          Dapat kami sampaikan kembali bahwa, seyogyanya penyetoran dan kodefikasi setoran dilakukan dengan dasar rekomendasi lengkap dari Itjen berkenaan.
          Hal ini guna menghindari kesalahan dan ketidaksesuaian di kemudian hari.
          Dari sistem perbankan sendiri, telah mengalami updating Referensi Akun dan Kode-kode Output untuk memudahkan pelaksanaan setoran SSBP/ SSPB yang dilakukan oleh satuan kerja. Apabila masih mengalami kendala dalam penyetoran, bisa menghubungi CSO KPPN Jakarta VII di Nomor : 021-85915424, 85915425.
          Terima kasih.

  138. Johan says:

    Sehubungan dengan telah terbitnya DIPA TA 2016 dan sesuai undangan dari KPPN JKT 7 untuk pengambilan DIPA tersebut pada tanggal 22 desember 2015 pukul 14.00, syarat-syarat apakah yang harus dilampirkan untuk pengambilan DIPA tersebut ?

    Terima Kasih

    Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (466040)

  139. ani sri handayani says:

    selamat sore, satker RS Kanker Dharmais
    Mohon informasi apakah ada format surat pernyataan penyampaian spm tdk sesuai dengan penyampaikan renkas ?? terima kasih.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi. Salam hangat selalu.
      Untuk format permohonan dispensasi pengajuan SPM diluar renkas tidak ada formatnya.
      Selanjutnya untuk surat permohonan, agar dibuatkan dan di tandatangani oleh PPSPM dengan mencantumkan nomor SPM, nilai SPM, alasan formal penyebab belum diajukannya renkas berkenaan.
      Terima kasih.

  140. Floria says:

    Dear KPPN VII Jakarta

    Kami merupakan vendor dari Mitra KPPN 7, yang memiliki kontrak pekerjaan pengadaan barang dengan masa berlaku kontrak hingga 29 Desember 2015 dengan kondisi pembayaran 100% pekerjaan/ tidak termin . Karena masa berlaku kontrak maka kami masuk ke masa langkah-langkah akhir tahun yang mana sebelum tanggal 23 Des 15 harus menyerahkan bank garansi jaminan pembayaran.

    Hal yang kami tanyakan :
    – Nilai dari Bank Garansi : Apakah nilai Bank Garansi sesuai nilai kontrak keseluruhan atau sisa pekerjaan yang belum diselesaikan. Sebagai informasi bahwa progress pekerjaan kami sudah mencapai 70%. Kami mendapat informasi bahwa nilai bank garansi yang bisa berdasarkan progress pekerjaan hanya untuk pekerjaan fisik/konstruksi
    ​- Jika harus menyerahkan bank garansi 100% dari nilai kontrak ​, mohon informasikan UU yang mengatur hal ini

    Demikian dari kami. Mohon memberikan informasi diatas secepatnya dan akurat.

    Terima kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang dan salam hangat,

      Dapat kami jelaskan kembali bahwa :
      1. Nilai Garansi Bank adalah Minimal sebesar Nilai pekerjaan yang belum selesai atau boleh lebih besar, dibuktikan dengan BA Kemajuan Pekerjaan/ Penyelesaian Pekerjaan.
      2. Untuk pekerjaan yang sifatnya fisik dan jangka waktu pemeliharaan sampai dengan Tahun 2016, wajib melampirkan FC Jaminan Pemeliharaan.

      Terima kasih. Semoga bermanfaat.

      • Floria says:

        Dear KPPN VII

        1.Yang membuat BA Kemajuan Pekerjaan itu yang membuat vendor mitra kerja KPPN VII atau dari mitra kerja KPPN VII? apakah ada template/format BA tersebut?
        2. Bagaimana jika panitia penerima tetap meminta kita untuk membuat bank garansi senilai 100% kontrak? apakah kami berhak menolak hal tersebut?dengan pernyataan dari KPPN VII bahwa Nilai Garansi Bank adalah Minimal sebesar Nilai pekerjaan yang belum selesai atau boleh lebih besar, dibuktikan dengan BA Kemajuan Pekerjaan/ Penyelesaian Pekerjaan.

        Terimakasih

  141. Angga says:

    Selamat Siang dan Salam SPAN
    Saya dari anak Satker Sekretariat Badan Litbang Kehutanan, mohon bantuannya mengenai data supplier, pada tanggal 1 desember 2015 saya mengirim data kontrak namun belum terdaftar di OM SPAN sampai dengan sekarang, mohon pencerahaannya bapak/ibu KPPN, karena tagihan sudah harus dibayarkan..Terima Kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang,
      Jika waktu pengajuannya adalah pada 1 Desember seharusnya sudah ada notifikasi penolakan atau aproval untuk kontrak berkenaan.
      Dimohon untuk segera membawa tanda terimanya ke Loket berkas KPPN, agar dapat ditelusuri keberadaan berkas tersebut.
      Atau dapat juga mengirimkan PDF tanda terima dan PDF Karwas berkenaan ke email : kppn182@gmail.com untuk mitigasi selanjutnya.

      Terima kasih.

      Semoga bermanfaat.

      • Angga says:

        Selamat Siang Bapak/Ibu
        Sehubungan kantor kami saat ini anak satker jadi untuk tanda terima nya tidak ada di kami, masih kami telesuri. Bilamana tanda terima tidak ditemukan apa yang harus kami lakukan? Jujur kami kebingungan karena data supplier tidak muncul-muncul.. Terima Kasih

        • KPPN Jakarta VII says:

          Selamat pagi. Mohon dapat berkenan menyediakan tanda terima berkenaan sebagai bukti sah bahwa data sudah diserahkan ke loket KPPN.
          Terima kasih.

  142. Titis Putri says:

    Slamat Pagi Bpk / Ibu Admin..
    saya mau tanya, untuk melihat pembayaran PPN yang dilakukan oleh salah satu Bendaharawan Pemerintah di KPPN, untuk melihat apakah kode Akun Pajak nya sudah benar atau belum itu gimana caranya ya Pak/ Bu?
    soalnya saya ada pembayaran SSP PPN, yg kode Akun Pajaknya ditebalin menggunakan pulpen oleh Bendaharawannya,
    jadi saya mau tahu apakah kode Akun Pajak itu sudah benar atau belum,

    makasih banyak..

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi.
      Dapat kami jelaskan kembali bahwa untuk pembayaran SSP/ SSBP dan SSPB dilakukan pada Bank Persepsi mitra KPPN yang ditunjuk.
      Untuk pengisian kode yang benar sesuai peruntukan dapat melihat daftar referensi Akun pada Aplikasi SAS atau Aplikasi SAIBA di satuan kerja.
      Setiap setoran yang sudah sah dibayarkan di bank persepsi akan mendapat bukti BPN yang berisi NTPN dan Akun setoran berkenaan,
      silahkan untuk mengecek ulang pada bukti kertas tersebut.

      Terima kasih. Semoga bermanfaat.

  143. Arief says:

    Selamat Malam..saya mau bertanya…

    satker kami mengajukan LS ke kppn..namun ditolak oleh pihak KPPN karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan dan data suplier kontrak belum dimasukkan…

    proses apa yang harus kami lakukan selanjutnya agar LS yang kami ajukan bisa diajukan kembali??….terima kasih

  144. Hasan Irawan says:

    Selamat malam,Saya ada pembayaran kegiatan pelatihan dari Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Kementerian ketenagakerjaan RI. Menurut keterangan dari pihak yg menangani di Kemenaker dana tersebut telah di trasfers ke rek. kami BPD Kaltim sejak 13 Nopember 2015 oleh KPPN Jakarta VII, namun sampai saat ini dana tersebut belum juga masuk. belakangan kami dapat info dari Kemenaker bahwa dana tersebut ststusnya retur. yang saya ingin tanyakan kalau retur apa yang harus saya lakukan dan kalau Satker sudah memberbaiki kesalahan berapa lama prosesnya di KPPN untuk dapat di trasnfer kembali ke rekening kami. terima kasih atas penjelasnya

  145. NURHIDAYAH says:

    slamat sore, mau nanya masalah belanja pegawai. bulan 11 itu saya membuat gaji untuk bulan 12 dan saya ajukan ke KPPN dan di terima oleh KPPN. ternyata salah satu pegawai itu salah nomor rekening. pada tanggal 1 desember semua pegawai gajian kecuali yang satu ini. pertanyaanya bagaimana saya menyelesaikan masalah ini…? mohon bantuannya terima kasih…..

  146. Roni Santoso says:

    Selamat Siang..

    Mohon informasi untuk jaminan pembiayaan terkait dengan jasa konstruksi..
    Terima Kasih

  147. diat says:

    Yth admin kppn jakarta vii,
    Dalam perdirjen pb no. 24 tahun 2015 terdapat istilah berita acara serah terima (bast) dan berita acara penyelesaian pekerjaan (bapp). Mohon penjelasan lebih lanjut apakah bast dan bapp itu sama atau berbeda? Terima kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang dan salam hangat,
      Penggunaan kata BAPP diharapkan dapat lebih mempertegas maksud dari Berita Acara dimaksud, yaitu untuk menghitung dan melaporkan Penyelesaian suatu Pekerjaan pada tanggal tertentu sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pejabat/ panitia yang ditunjuk.
      Pada Perdirjen Nomor 24 Nomor 2015 dikenal dengan nama BAPP saja. Selanjutnya untuk asistensi dan bantuan lebih lanjut, dapat menghubungi CSO KPPN Jakarta VII.

      Semoga bermanfaat.

  148. AinK says:

    Untuk mengatasi masalah OMSpan yang lagi mogok adakah solusi untuk pencatatan SP2D selain manual karena si Om nya ngadat pas akhir waktu untuk pengajuan Rekon…? :(

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi. Dapat kami informasikan bahwa, sistem website OM SPAN mengalami trouble dari tgl 9 dan 10 Nopember 2015.
      Dan dapat berfungsi normal kembali pada tgl 11 Nopember 2015. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
      Kami pun mengharapkan sistem dapat normal terus sampe penghujung tahun nanti. :)

  149. REKSA says:

    Selamat siang

    Saya mau tanya kenapa setelah saya update aplikasi SAS terbaru pada saat saya ingin pungut pajak pada LPJ bendahara load data pajak nya lama ya ?? tidak seperti update-an sebelumnya. jadi tidak membuang waktu terlalu lama dengan menunggu load data pajak nya yg terlalu lama.

    terima kasih atas perhatiannya

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang dan salam hangat,
      Untuk proses update data harap memastikan bahwa proses updating telah dilakukan secara lengkap dan selesai.

      Selanjutnya masukan anda, akan kami teruskan ke pihak pengembang. Terima kasih atas kerjasamanya.

  150. AinK says:

    saya mau bertanya lagi…
    kenapa ya saya tidak bisa melakukan backup SPM setelah di update menjadi 15.0.6?

    malah setelah saya cba turunkan update ke level 15.0.1 tetap sama tidak bsa backup dan cba install ulang pun sama…
    saya cba restore malah tidak ada perubahan data tetap pada data sebelum direstore…
    mohon bantuannya… :(

    terimakasih…

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi dan Salam hangat,
      Sesuai dengan petunjuk instalasi, maka satker diWAJIBkan untuk terlebih dahulu melakukan Backup data Sebelum update aplikasi.
      Hal ini sangat penting.
      Untuk selanjutnya upaya perbaikan aplikasi, dapat dilakukan dengan melakukan update ulang versi 15.0.6 dan memastikan selanjutnya menjalankan update referensi melalui user LPJ (silabi) pada menu utility. Semoga bermanfaat.

  151. diat says:

    Selamat Siang.
    bagaimana cara pengajuan ralat spm:
    1. salah akun, tetapi masih dalam output yang sama, komponen dan sub komponen yang sama, dan belanja yang sama (sama-sama 53)
    2. salah output, akun sama
    terima kasih. mohon pencerahannya

  152. AinK says:

    Selamat Siang pak/ibu admin…

    saya mau tanya kenapa nomor urut transaksi saya di silabi tidak bisa otomatis…?
    apakah ada yang salah dengan penginputan saya…?

    Bagaimana solusinya…?

    Terimakasih…

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang.
      Untuk troubleshooting Aplikasi Silabi yg tidak bisa menyimpan nomor secara otomatis,
      Biasanya disebabkan oleh adanya penomoran di awal/ dahulu yg mengandung karakter yg salah.
      Misalnya nomor transaksi ada koma-nya, dll.
      Mohon untuk dicek terlebih dahulu menggunakan Tools Utility dan memperbaikinya.
      Jika belum mempunyai Tools dimaksud, dapat diunduh di link :
      http://kppnjakarta7.net/?s=utility

      Semoga bermanfaat.

  153. AinK says:

    Selamat Siang pak/ibu admin…

    saya mau tanya bagaimana proses untuk adendum karena saya menerima email kalau kontrak saya harus di adendum…
    1. no add: apa yang harus diisi
    2. tanggal add: itu tanggal berapa
    3. penyampaiannya ke kppn itu berbarengan dengan SPM yang akan diajukan kembali atau seperti pendaftaran kontrak untuk pertama kali…?

    Terimakasih…

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang dan Salam hangat.
      Mohon untuk dipastikan dahulu untuk materi Adddendum berkenaan tentang apa dan Apakah addendum telah disetujui oleh PPK dan Pihak Ketiga,
      Selanjutnya adalah proses penginputan pada Aplikasi SAS yaitu :
      1. Menginput Nomor dan Tanggal Addendum pada Menu RUH Kontrak
      Nomor dan Tanggal Addendum diberikan Satker berdasarkana administrasi dan pengarsipan di internal Satker.

      2. Perlu dipastikan bahwa Nomor Kontrak dan Tanggal Kontrak awal tidak dilakukan perubahan.

      3. Pengajuan kontrak atau addendum dilakukan sehari sebelum pengajuan SPM.

      Semoga bermanfaat.

      • AinK says:

        info yang saya dapat katanya tanggal adendum harus sebelum tanggal BAST… apakah benar…?
        kalau benar masalahnya tanggal BASTnya tanggal 17 September kemarin…
        bagaimana solusinya…?
        terimakasih…

        • KPPN Jakarta VII says:

          Melanjutkan penjelasan kami sebelumnya,
          Pada prinsipnya untuk Aplikasi SAS, penginputan kontrak sesuai dengan rules nya adalah :
          Tanggal Addendum harus dilakukan pada periode pelaksanaan kontrak,
          tidak boleh sebelum awal kontrak atau melebihi akhir kontrak.
          Sehingga sesuai dengan validasi yg dilakukan oleh Aplikasi SAS dan SPAN. Terima kasih.

          Semoga bermanfaat.

  154. herwan agus jatmiko says:

    Assalamu’alaikum wr.wb
    sebelumnya mohon maaf, kami dari KPPN Bandung I Mau bertanya surat Direktur Transformasi Perbendaharaan Nomor S-9196/PB.8/2014 tanggal 31 Desember 2014 dan S-9197/PB.8/2014 tanggal 31 Desember 2014 dimana alamat yang bisa diakses untuk mendapatkan kedua surat tersebut? terima kasih atas bantuannya

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang dan salam hangat.
      Untuk Surat tentang Prosedur Pembuatan Data Supplier Transaksi Penyetoran Dana Retur di BO I ke RKN akan kami kirimkan ke email anda yang tercatat dalam data kami.
      Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.

  155. Sariman says:

    Selamat sore. Saya mau menanyakan, jika terjadi retur Gaji Induk karena kesalahan nomor rekening, dan dana sudah ditransfer oleh sistem ke rekening Retur BO I Pusat (BNI) bagaimana prosedur pencairannya? Agar atas pegawai yang diretur gajinya segera mendapatkan haknya.. Terima kasih

  156. Nandang Priyatna says:

    Selamat sore.

    saya ada kesalahan dalam PIB pengetikan Kode Kantor yang seharusnya Kantor Pabean Cikarang.
    Bagaimana Proses Perubahan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tg Priok ke Kantor Pabean Cikarang, Bagaimana prosedur pengurusannya, dan dokumen apa yang diperlukan.

    terima kasih

  157. Farida says:

    Bpk/Ibu yth,
    Sy peg kppn medan 1,
    Mohon bantuan info sop pengembalian belanja dan pemulihan pagu belanja
    Terima kasih sebelumnya

  158. Siska Mega Saputri says:

    Dear KPPN team,

    mau tanya dong.. kemarin saya ada proses pembayaran PIB akan tetapi data yang di masukan salah Akun… seharusnya masuk ke PPH malah masuk ke Bunga Penagihan PPN.

    apakah saya bisa minta KPPN untuk merubah AKun? dan persyaratan apa saja yang di perlukan untuk merubah akun? serta berapa lamakan waktu yang dibutuhkan untuk proses perubahan AKun tersebut?

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi dan Salam hangat,
      Dapat kami sampaikan, bahwa mekanisme yang dipakai adalah Ralat/ Koreksi SPM.
      Proses tersebut dapat dilakukan dengan pengajuan Surat Permohonan Koreksi dari KPA Satker.
      Dasar hukumnya mengacu pada : Perdirjen Perbendaharaan No PER-16/pb/2014 ttg : Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada SPAN
      yang dapat diunduh di link berikut ini : http://kppnjakarta7.net/kumpulan-peraturan-tentang-span/
      Untuk dokumen yang telah dinyatakan lengkap dan valid akan segera diproses oleh KPPN.

      Semoga bermanfaat :)

  159. Fionita says:

    selamat siang, saya mau menanyakan tentang aplikasi PIN PPSPM.
    Saya baru menginstal ulang aplikasi PIN PPSPM dan saya registrasi lagi kode lisensi dan nama penandatangan SPM, semua proses berjalan berhasil, namun ketika ingin menginjek SPM, ADK tidak keluar dan muncul bacaan “PROSES EKSTRASI GAGAL !!!!”
    mohon bantuannya, itu ada apa ya??
    terima kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang dan salam hangat.
      Untuk proses injek PIN pada adk SPM, harus dipastikan bahwa :
      – Anda sudah memasukkan kode register licence yang benar
      – Anda sudah memiliki kode PIN PPSPM (6 Digit angka) yang aktif
      – Aplikasi dapat login dengan baik dan Menu “Enter PIN” dapat dibuka
      Selanjutnya silahkan arahkan ambil data ADK SPM dan pastikan lakukan barcode SPM sampai dengan selesai.
      Jika seluruh data sudah muncul tanda centang berwarna hijau, berarti proses berhasil.
      Jika tandanya adalah Tanda seru berwarna kuning, berarti SPM tidak valid atau tidak sesuai dengan barcode.

      Demikian kami sampaikan, terima kasih. Semoga bermanfaat.

  160. KRESTIAN says:

    Selamat Pagi.

    Perkenalkan, saya dari satker dinas perkebunan kab. tolitoli, satker kami hendak merevisi POK, karena ada ketambahan akun tetapi tidak merubah nilai total pagu….yang mau saya tanyakan, apakah hasil revisi POK kami harus di konfirmasikan ke KPPN setempat ? mohon penjelasannya…..terima kasih…!!!!

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi dan Salam hangat.
      Dapat kami jelaskan kembali bahwa untuk proses Revisi POK (Tidak merubah digital Stamp) dilakukan penandatanganan oleh KPA.
      Selanjutnya berkas dan ADK hasil Revisi POK cukup diadministrasikan di tingkat satuan kerja saja.
      Tidak lagi memerlukan pengiriman berkas ke KPPN atau Kanwil DJPBN.

      Semoga bermanfaat. Terima kasih.

  161. keudiklatkes says:

    kami mengajukan kontrak kemarin dengan rekening BRI. saat ini validasi supplier sudah dikirim ke email. tetapi hari ini kami mendapatkan informasi bahwa rekening diubah menjadi BPD dengan nama rekening yang berbeda. apakah kami dapat mengajukan perbaikan rekening tersebut (tanpa addendum) mengingat saat ini validasi kontrak belum ada)
    atau kontrak yang kemarin kami kirimkan dapat dibatalkan dahulu, dan kami kirimkan perbaikannya. terima kasih.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore dan salam hangat.

      Mohon agar satker dapat menunggu hasil validasi dari SPAN terkait dengan adk SPM dan adk Kontrak yang telah diajukan dan telah masuk ke sistem.
      Selanjutnya untuk perbaikan dapat melakukan pembatalan kontrak melalui mekanisme Perdirjen Perbendaharaan No PER-58/2013 ttg : Data Suplier dan Kontak dalam SPAN
      dapat diunduh di link berikut : http://kppnjakarta7.net/kumpulan-peraturan-tentang-span/

  162. zak says:

    Kapan pembayaran Gaji Ke- 13 tahun 2015 untuk PNS dilaksanakan?

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi dan Salam hangat.
      Dapat kami sampaikan bahwa untuk dasar hukum pembayaran Gaji ke-13 Tahun 2015 adalah PP Nomor 38 Tahun 2015,
      dapat diunduh di link berikut : https://drive.google.com/file/d/0B4Oo3ulAjxvDaVdTdGU5SzJlams/view?usp=sharing

      Selanjutnya KPPN Jakarta VII masih menunggu adanya petunjuk teknis pembayaran yang akan diterbitkan oleh Ditjen Perbendaharaan,
      dalam rangka Pembayaran Gaji ke-13 Tahun 2015 kepada seluruh PNS, TNI dan Polri.

      Demikian informasi yang dapat kami berikan. Terima kasih.

  163. abdullah says:

    Selamat pagi Om Admin. Saya baru pertama kali buka web ini, saya cari informasi alamat kantor ini untuk kirim surat tapi ga ketemu ya, apa saya yang ga teliti atau memang belum tercantum di web. Barangkali belum tercantum, usul aja agar alamat kantor tercantum di website. terima kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang. Salam hangat.
      Untuk alamat KPPN Jakarta VII dapat dilihat pada bagian website pojok kanan bawah berupa logo identitas alamat kantor.
      atau untuk detail alamat KPPN Jakarta VII adalah : Jl. Otista No.53-55 Lantai 3 Jakarta Timur 13330.
      Nomor kontak di 021-85915424 dan 85915425.
      Serta Email layanan : kppn182@gmail.com. Semoga dapat bermanfaat, terima kasih.

  164. yulia says:

    pada aplikasi SAIBA menu rekonsiliasi BMN tidak dapat digunakan. bagaimana jika terdapat transaksi perubahan pada BMN??
    Apakah di input dengan manual melalui menu jurnal?? lalu masuk k jurnal neraca atau bagaimana. terima kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore. Salam hangat.
      Sampai dengan saat ini, satker diharapkan menunggu adanya rilis update aplikasi SAIBA terkait dengan Neraca BMN.
      Solusi saat ini : cukup melampirkan keadaan sebenarnya sesuai hasil aplikasi SAIBA dan tidak perlu melakukan jurnal.
      Terima kasih.

  165. keuangan says:

    mohon dikirimkan format ralat spm berserta surat pendukungnya dlm bentuk excel ataupun word sesuai per 16/pb/2014 thanks

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang dan Salam hangat.
      Mohon untuk berkenan membuat email permintaan ttg Formulir berkenaan ke email layanan : kppn182@gmail.com
      Dan jangan lupa mencantumkan nama satker dan alamat email yang jelas.

      Kami dengan senang hati akan segera mengirimkan pada Anda. Terima kasih.

  166. raytah says:

    Apakah revisi POK perlu disampaikan ke KPPN? karena kami hendak merevisi 521111 ke 521811? mohon petunjuknya?

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi. Salam hangat.
      Untuk kewenangan dan batas-batas melakukan revisi POK berada di KPA dan cukup disahkan oleh KPA. Sehingga tidak perlu disampaikan ke KPPN.
      Semoga bermanfaat.

  167. gobel fajrin says:

    Asslamualaikum, perkenalkan saya pegawai KPPN Mamuju. Saya mencari Surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-4184/PB/2014 tanggal 2 Juli 2014 tentang SOP layanan Filial/ Mobile pada KPPN yang menjalankan SPAN di web perbendaharaan, tidak ketemu. Jadi Mohon bantuannya untuk mngirimkan softcopy surat tersebut ke alamat email saya di atas. Demikian disampaikan, atas bantuannya diucapkan terima kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Salam hangat.
      Untuk email bantuan pengiriman data dimaksud, mohon agar berkenan mengirimkan email permintaan ini ke alamat : kppn182@gmail.com

      Terima kasih.

    • gobel fajrin says:

      Terima kasih, softcopy Surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-4184/PB/2014 tanggal 2 Juli 2014 tentang SOP layanan Filial/ Mobile pada KPPN yang menjalankan SPAN telah diterima

  168. Kusuma says:

    Pada silabi bendahara penerimaan, pada saat cetak BA Pemeriksaan Bendahara Penerimaan mengapa NIP tidak muncul ?

    Terimakasih

  169. sugeng says:

    selamat sore,
    saya ingin bertanya mengenai proses pengajuan perubahan kode kantor pabean( KPBC tanjung priok menjadi KPBC Bekasi).
    FYI, saat ini saya ingin melakukan proses restitusi atas kesalahan pembayaran bea import (bea masuk, ppn & pph).
    untuk proses pengajuan restitusi ini kami membutuhkan satu dokumen lagi yaitu SURAT PERUBAHAN KODE KANTOR DAN NOTA PERBAIKAN KE KPPN.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore. Salam hangat.
      Untuk Proses restitusi atas pembayaran bea import adalah sepenuhnya kewenangan dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai berkenaan.
      Adapun nota perbaikan atau nota koreksi hanya dapat dilakukan, jika KPBC Berkenaan telah mengirimkan surat resmi dan dokumen lengkap untuk diproses oleh KPPN.

      Semoga bermanfaat.

      • sugeng says:

        dear admin,

        many thanks untuk jawabanya.
        dan untuk Surat Resmi dari KPBC yang dimaksud apakah berupa surat permohonan ataukah surat pernyataan??

        • KPPN Jakarta VII says:

          Untuk surat dari KPBC dimaksud adalah dalam bentuk surat permohonan sesuai dengan ketentuan. Terima kasih.

  170. komang says:

    Selamat Siang

    berkenaan dengan aplikasi silabi setelah dilakukan update 15.04 ternyata no drpp tidak muncul di kwt yang sudah di drpp kan sehingga kwt yang sudah di GU kan dianggap belum di spp kan mohon solusinya
    terima kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang. Salam hangat.
      Mohon berkenan untuk menyediakan waktu datang berkonsultasi langsung pada Loket CSO KPPN Jakarta VII.
      Agar laptop beserta data DRPP berkenaan dibawa, agar kami dapat asistensi perbaikannya.

      Terima kasih.

  171. ana says:

    Dear Admin, mau nanya donk….dengan adanya SPAN kan gk boleh sembarangan ganti data nih, saya mau nanya, ternyata di Satker kami ada beberapa pegawai yang NPWP nya keliru datanya, bagaimana proses gantinya data tersebut untuk menghindari terjadinya retur apabila tidak sama datanya dengan sebelumnya. Makasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang. Salam hangat.
      Untuk materi tentang supplier dapat dilihat pada link :
      http://kppnjakarta7.net/materi-sosialisasi-span-tgl-5-februari-2015/
      Perlu kami sampaikan kembali bahwa NPWP para pegawai yang berubah dapat diganti dengan mempedomani Per-58/PB/2013 tentang pengelolaan data supplier dan data kontrak dalam SPAN. Untuk format perubahannya terdapat pada Lampiran VII pada peraturan berkenaan.
      Dimohon agar surat perubahan segera dilaporkan ke KPPN Jakarta VII sebelum pengajuan SPM pembayaran atas pegawai berkenaan.

      Terima kasih.

  172. Kusuma says:

    Selamat siang…

    Pada aplikasi SAS 2015 modul silabi bendahara penerimaan, terdapat tombol ADK Simponi pada menu RUH transaksi.
    1. Bagaimana membuat ADK simponi?
    2. Apa perbedaan nya antara dengan atau tanpa ADK Simponi terhadap pembuatan BKU maupun LPJ?

    Terimakasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang. Salam hangat.
      Untuk menu “Kirim ADK” dari Simponi masih dalam tahap pengembangan dari Ditjen Anggaran. Untuk sementara belum bisa digunakan.
      Terima kasih.

  173. Kusuma says:

    Selamat sore,

    beberapa pertanyaan seputar setoran PNBP :
    1. Apakah penyetoran PNBP melalui Simponi masih harus kirim konfirmasi via loket konfirmasi di KPPN 7?
    2. Apa kegunaan menu konfirmasi pada OM SPAN?

    Terimakasih

  174. zak says:

    adakah batas waktu retur setelah kppn menerima perbaikan retur itu dari satker? saya telah mengajukan perbaikan retur dr tgl 3 peb 2015 tp sampai saat ini dana blm diterima dan melihat data pada OM SPAN.
    KPPN BELIM PROSES, mohon pencerahannya, terima kasih. Para Pegawai satker 415460

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang. Salam hangat.
      Untuk retur yang telah memenuhi persyaratan dan lengkap telah diproses oleh Tim KPPN Jakarta VII.
      Mohon untuk mengecek ulang kelengkapan dokumen yang diajukan, panduannya dapat dilihat pada artikel berikut :
      http://kppnjakarta7.net/penyelesaian-retur-tahun-2014/
      Untuk asistensi dapat langsung melalui CSO KPPN Jakarta VII atau melalui hotline di nomor 021-85915424/ 85915425
      Semoga bermanfaat. Terima kasih.

  175. dinara says:

    Siang,
    Uang Makan Januari 2015 apakah sudah boleh diajukan dengan tarif baru?atau apakah harus menunggu surat edaran?
    terimakasih..

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi. Salam hangat.
      Untuk uang Makan untuk Tahun 2015 agar dapat diajukan dengan indeks tarif lama dahulu. Agar pembayaran hak para pegawai tidak tertunda. Selanjutnya setelah muncul petunjuk teknis tentang pembayaran tarif baru, dapat dimintakan kekurangan Uang Makan bulan berkenaan. Terima kasih.

      Terima kasih.

      • dinara says:

        apakah setiap kppn berbeda?karena saya mengajukan SPM di KPPN di Medan ditolak dan diharuskan menggunakan tarif yang lama hingga ada surat edaran…apakah memang akan ada surat edarannya dalam waktu dekat ini pak?

        • KPPN Jakarta VII says:

          Selamat siang.
          Untuk saat ini dimohon untuk menggunakan tarif Uang Makan lama dahulu, sampai dengan terbitnya petunjuk pelaksanaan pembayaran oleh Ditjen Perbendaharaan mengenai tarif baru Uang Makan. Terima kasih.

  176. Johan Santoso says:

    Selamat siang, untuk retur per tanggal 23 s/d 31 Desember 2014 tidak dapat diproses oleh KPPN, apakah untuk pencairan dana retur tersebut bagaimana caranya? apakah bisa menggunakan aplikasi SAS 2015 dengan proses pengajuan SPM sperti biasa ( SPM LS) dengan nilai seperti yang ada di nilai retur tahun 2014? Mohon penjelasannya untuk hal tersebut.

    Terima kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang. Salam hangat.
      Untuk proses retur menggunakan sistem baru yaitu SPAN. Proses asistensi dan pembentukan data baru akan kami bantu melalui petugas CSO KPPN Jkt VII.
      Mohon siapkan waktu dan data retur anda agar proses asistensi dapat berjalan dengan lancar.
      Untuk panduan awal dapat dilihat pada : http://kppnjakarta7.net/penyelesaian-retur-tahun-2014/

      Terima kasih.

  177. ibrahim says:

    Assalamualaikum
    Selamat sore
    untuk pembayaran kekurangan tunjangan kinerja bln Desember 2014, apakah bisa dimintakan di bln Januari 2015 ?
    terima kasih.

  178. Gobel Fajrin says:

    Perkenalkan, saya CS KPPN Bojonegoro, mendapat pertanyaan dari lembaga penerima bansos satker 440222, mengenai dana yg diretur. Yaitu SPM no. 00425 tgl 04 Nov 2014 yg diterbitkan SP2D no. 269881K tgl 05 Nov 2014. Sedangkan penerima dananya adalah lksa jabal rahmah dg nomor rekening 0011-01-01-1936-53-0 pada BRI cab Bojonegoro. Yang ingin ditanyakan adalah bagaimana posisi SPM yg diretur tersebut? Apakah sudah ada perbaikan dr pihak satker?

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore. Salam hangat.
      Untuk Retur dimaksud telah kami sampaikan ke Bank Operasional untuk diselesaikan, dengan tanggal surat : 11 Desember 2014.
      Semoga bermanfaat. Terima kasih.

  179. Hapsari Putri A says:

    Saya mau menanyakan terkait Jaminan Bank (Bank Garansi) untuk Penyelesaian Pekerjaan yang melebihi tanggal 23 Desember 2014. Apakah daftar bank yang bisa digunakan adalah bank yang sesuai pada daftar bank persepsi KPPN VII ?

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang. Salam hangat.
      Kami beritahukan kembali untuk Garansi Bank terkait pekerjaan Akhir tahun yg digaransikan karena melebihi tgl 23 Desember 2014, maka Garansi Bank nya dibuat dengan format yang tercantum pada Lampiran Perdirjen Nomor 37/2014 dan dibuat hanya pada Bank UMUM atau Bank yang beroperasi secara Konvensional. Bank Umum tersebut harus mematuhi seluruh Klausul yang ada pada Perdirjen Nomor 37/2014. Tidak boleh pada BPR atau BKK atau Bank Simpan Pinjam.
      Semoga bermanfaat.

  180. nina says:

    Dear Kppn, menyambung pertanyaan diatas sebelumnya, kalau mengajukan uang makan bulan Desember secara LS tgl 10 Desember 2014, berapa hari kerja yang bisa dimintakan uang makannya. Makasih.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang. Salam hangat.
      Menunjuk PER 37/2014 Pasal 21 Untuk Uang makan dan Lembur dihimbau untuk menggunakan mekanisme UP saja.
      Agar dapat mencakup seluruh hari pembayaran. Terima kasih.

  181. Arestu says:

    Dear KPPN Jakarta VII,,
    Saya Arestu dari Kalimantan Selatan, mau tanya biasanya gaji saya dibayarkan langsung ke rekening bank BNI, yang saya tanyakan kemana mesti minta slip gaji saya, karena status kepegawaian saya masih dalam proses pengurusan pindah ke kota Banjarmasin, Kal-sel.
    terima kasih atas perhatiannya.

    salam hangat!

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi, Salam hangat. Terima kasih atas pertanyaannya.
      Kami coba jelaskan kembali bahwa untuk PNS Pusat yang bertugas di instansi vertikal, Slip gaji dapat dimintakan kepada bendahara pengeluaran.
      Slip gaji dicetak dapat menggunakan aplikasi GPP 2014. Semoga bermanfaat.

  182. anna says:

    Dear KPPN Jakarta VII,
    Saya ana, dari Setbalitbang kehutanan, mohon infonya, apakah pengajuan Uang makan bulan Des 2014 boleh diajukan secara LS dengan perhitungan sampai tgl 31 Des 2014, makasih.

  183. syamsu rizal says:

    selamat pagi..
    mohon informasinya..untuk pembayaran ke penyedia pemenang lelang, berapa hari setelah biro keuangan memberikan laporan ya?
    apakah akhir tahun ini sedang full sehingga sudah agak terlambat? terimakasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi. Salam hangat.
      Kami jelaskan kembali bahwa untuk SPM dari satuan kerja yang masuk pada jam kerja, akan diterbitkan SP2D nya pada hari yang sama.
      Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.

  184. Ruswanda says:

    diagram penyerapan anggaran per satker?? thks

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi. Salam hangat,
      Untuk update penyerapan per Satker kami sediakan pada Loket CSO. Silahkan datang, kami akan dengan senang hati melayani anda.

  185. wahyu nugraha says:

    Selamat siang..saya rully dari RS. Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta..
    mau nanya mengenai perhitungan hutang kelebihan bayar pada SKPP Pensiun..
    di tempat kami ada karyawan yang pensiun muda tmt 01 september 2014 tapi sampe bulan oktober masih menerima gaji, bagaimana ya perhitungan utang nya..yang akan dibayarkan sama pt. taspen..?
    mohon penjelasan secepatnya..terima kasih.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang. Salam hangat.
      Untuk proses pemenuhan kewajiban pegawai dapat dilakukan dengan dua cara :
      1. Melakukan setoran SSPB sebesar jumlah kewajiban terhutang ke Bank persepsi.
      2. Mencantumkan Hutang berkenaan pada SKPP di bagian Kolom hutang Pegawai dengan merinci Per Akun dan Besaran tiap Akun,
      agar selanjutnya dipotong oleh PT Taspen pada pembayaran pensiun kali pertama. Terima kasih.

  186. Nana Sudiana says:

    Selamat pagi, maaf saya adalah Bendahara Penerima pada RSUD 45 Kab. Kuningan mau menanyakan perihal SP2D beban BO, seperti diketahui bahwa pada tanggal 3 September 2014 ada surat pemberitahuan dari KPPN VII kepada Satker Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK) tentang retur SP2D beban BO I, dimana ada 10 SP2D yang diretur sehingga proses pencairan dana jamkesmas ke rumah sakit kami pun dipending, dan pada hari kamis tgl 24 Sept 2014 kami mendapat info dari PPJK bahwa berkas SP2D ralat sudah dimasukan ke KPPN, tetapi sampai hari ini dana jamkesmas tersebut belum masuk ke rekening giro RSUD 45 Kuningan pada BRI Cabang Kuningan, mohon konfirmasinya kapan dana jamkesmas tersebut bisa dicairkan/ditransfer ke rekening giro RSUD 45 Kuningan agar kami punya kepastian dan bisa menjelaskan kepada para stake holder kami. Terima kasih.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang. Salam hangat.
      Terima kasih atas konfirmasinya. Menurut administrasi kami, untuk Surat Retur SP2D dari satker 466040 Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, atas nama RSUD 45 Kuningan dengan Nomor Surat: RAL-2496 telah dikirim ke Bank Operasional dalam Hal ini Bank BRI pada tanggal 26 September 2014 (sesuai tanda terima).
      Sesuai prosedur, seharusnya jika tidak terjadi Retur kembali, maka dana sudah dapat diterima oleh para penerima sesuai dengan ketentuan.
      Demikian informasi yang dapat kami berikan. Semoga bermanfaat.

  187. Hendri Nugraha says:

    Selamat pagi.

    Mohon Informasi,
    Kemarin saya melakukan setoran SSP ke Bank Mandiri Cabang DPR, lalu melakukan konfirmasi ke KPPN Jakarta 3, tetapi ditolak karena data nya tidak ada, Pihak KPPN 3 memberikan informasi katanya kemungkinan ada di KPPN Jakarta 7.

    Apakah benar jika melakukan setoran SSP ke Bank Mandiri Cabang DPR RI harus melakukan konfirmasi nya ke KPPN 7 ?

    Lalu, dimana alamat kantor KPPN 7 nya ?

    Terima kasih banyak

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi. Salam hangat.
      Mulai tanggal 1 Agustus 2014, Bank Mandiri Cab DPR pindah dari mitra kerja KPPN Jkt III menjadi mitra kerja KPPN Jkt VII.
      Untuk konfirmasi setoran dapat dilakukan pada loket Konfirmasi bank persepsi di kantor kami. Pelayanan kami mulai pukul 08.00 sd 15.00 WIB.
      Alamat kami Jl Otista No 53 Jakarta Timur, tepat nya dilantai 3. Satu gedung dengan KPPN Jkt III.

      Terima kasih. Semoga bermanfaat.

  188. Katarina Widiaswati says:

    bagaimana cara pengajuan pengembalian belanja?
    dan cara menginput pada aplikasi SPM di bagian rekening kas negara harus diisi apa?
    terima kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat siang. Salam hangat.
      Dasar hukum untuk penyesuaian Sisa Pagu DIPA dengan SSPB diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor 01 Tahun 2013.
      silahkan unduh disini : https://drive.google.com/file/d/0B4Oo3ulAjxvDZFFXTWYzN09rWWs/edit?usp=sharing

      Untuk mekanisme penginputan dilakukan dengan aplikasi SPM dengan User level PPSPM.
      Inputan data dilaksanakan pada Menu RUH SSPB dan RUH Surat Pernyataan Pengembalian Belanja.
      Setelah itu dari hasil inputan, Dapat dicetak Lampiran Surat pernyataan dan ADK SSPB.
      ADK yang dihasilkan harus dilampirkan bersama dengan berkas-berkas Surat permintaan (Sesuai Perdirjen 01/2013) yang diajukan ke KPPN Jakarta VII.

      Semoga bermanfaat. Terima kasih

  189. Egi Prayogi says:

    Selamat siang. Mohon informasi terkait ralat SPM. Misal ada SPM senilai 40.000.000 utk kode output 025.521211. Belakangan diketahui bahwa seharusnya SPM utk kode output 025.521211 senilai 15.000.000. Sisanya sebesar 25.000.000 seharusnya milik kode output 026.521211. Bagaimana cara meralat SPM tersebut mengingat ralatnya lintas output. Mohon pencerahan. Terima kasih.

  190. Budi says:

    Selamat pagi….
    mohon petunjuk untuk penyelesaian sk perpanjangan masa pensiun apakah cukup dengan SURAT PERNYATAAN dari KPA atau
    menunggu SURAT PENINJAUAN kembali dari BAKN?
    terima kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi. Salam hangat.
      Untuk petunjuk pelaksanaan perubahan BUP (Batas Usia Pensiun) mengacu kepada SE Dirjen Perbendaharaan No. 19/PB/2014.
      terutama di Poin G angka 1-5. Mohon dapat segera dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku,
      Terima kasih.

  191. Sentosa Transmigrasi says:

    Selamat sore,
    Kapan pembayaran Gaji Ke- 13 untuk PNS dilaksanakan ?
    Thanks.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi.
      Untuk pembayaran Gaji Ke-13 dapat dilaksanakan setelah muncul petunjuk teknis pembayaran dari Dirjen Perbendaharaan dan Update Aplikasi GPP terkait hal tersebut.
      Mohon kesabarannya dalam menunggu proses terbitnya peraturan dimaksud.
      Kami akan selalu mengabarkan perkembangan terbaru terkait dengan Gaji Ke-13 tahun 2014.

      Terima kasih.

  192. Mulyani Indragiri says:

    Halo. Selama bulan puasa, jam berapa terakhir penerimaan spm di loket KPPN?
    Thanks

  193. satker says:

    Satker mana saja yang jadi wilayah kerja KPPN Jakarta VII? Terima Kasih.

  194. supriyanto says:

    slamat siang,
    bagaimana cara meng-instal aplikasi gpp satker 2014 pada PC baru yg menggunakan OS 7?
    terima kasih!

  195. Pohan says:

    Dear KPPN Jkt VII.

    Slm pagi, Ibu/ Bapak petugas.
    Mengapa Sistem Akrual diterapkan di Indonesia?
    Lalu bagaimana strategi melaksanakan basis akrual pada APBN 2015 mendatang? Apkah setiap satuan kerja akan diberikan sosiliasi yang intensif untuk persiapan akrual.
    Mohon jawabannya. terima kasih

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat pagi. Salam hangat.
      Implementasi akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah pencatatan akuntansi berbasis akrual dengan sistem aplikasi SPAN dan/atau SAKTI.
      Dalam masa transisi akan digunakan dua sistem yaitu sistem eksisting (lama) dibarengi dengan SPAN dan/atau SAKTI.
      Manfaat dari basis akrual di negara Indonesia,misalnya:
      (1) dapat disusunnya neraca khususnya mengenai penyajian nilai hak dan kewajiban.
      (2) adanya alur logis antara penambahan/pengurangan ekuitas dari Pendapatan dan Beban ( yang disajikan dalam Laporan Operasional) dengan penyajian ekuitas di Neraca; (3) penilaian kinerja dari perhitungan penggunaan sumber daya (aset) maupun pencapaian target pendapatan dapat dihitung lebih akurat.
      (4) pengamanan aset khususnya terkait belanja dibayar dimuka dapat lebih efektif karena tidak semua pengeluaran menjadi beban tahun berjalan melainkan dicatat sebagai aset untuk periode tahun anggaran berikutnya sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan pembayaran ganda atas beban dimaksud di tahun anggaran yang akan datang.

      Semoga bermanfaat. Terima kasih.

  196. Bramadhani Tribuana says:

    Assalamualaikum,
    Selamat Sore,

    Mohon informasi apakah email untuk rekonsiliasi hanya ada satu (rekonkppn182@gmail.com) atau ada beberapa email lainnya?
    untuk rekonsiliasi melalui email apakah ada standar waktu tertentu email dari satker akan dibalas berikut dengan selisih hasil rekonsiliasi?

    Terima Kasih.

    • KPPN Jakarta VII says:

      Selamat sore. Salam hangat.
      untuk email rekonsiliasi didedikasikan pada alamat email : rekonkppn182@gmail.com
      (untuk kelengkapan alamat email kami tampilkan pada beranda website)
      Periode pelaksanaan rekonsiliasi email adalah 7 hari kerja pada awal bulan.
      Email akan dibalas jika telah selesai proses rekon. Kami usahakan dalam waktu 1 x 24 jam.

      Semoga bermanfaat.

      • arfan says:

        Maaf, saya mau menanyakan alamat KPPN VII dimana ya? kok saya ubek ubek di website ini terutama di profilnya, gak ada alamat kantornya…Terima kasih

        • KPPN Jakarta VII says:

          Selamat pagi. Salam hangat.
          Untuk alamat KPPN Jakarta VII dapat dilihat pada bagian website pojok kanan bawah berupa logo identitas alamat kantor.
          atau untuk detail, alamat KPPN Jakarta VII adalah Jl. Otista No.53-55 Lantai 3 Jakarta Timur 13330. Nomor Telepon Pelayanan Kami adalah : 021-85915424.
          Semoga dapat bermanfaat, terima kasih.

          • Harsono says:

            Mohon informasi revisi POK tingkat KPA bagaimana proses pengiriman ADK ke KPPN terima kasih

            • KPPN Jakarta VII says:

              Selamat pagi.
              Dapat kami jelaskan kembali bahwa untuk proses Revisi POK ditandatangani oleh KPA.
              Selanjutnya berkas dan ADK hasil Revisi POK cukup diadministrasikan di tingkat satuan kerja saja.
              Tidak lagi memerlukan pengiriman berkas ke KPPN atau Kanwil.

              Semoga bermanfaat. Terima kasih.

  197. KPPN Jakarta VII says:

    Selamat pagi dan salam hangat.
    Dapat kami sampaikan bahwa : Terkait transaksi pengembalian belanja LS lewat Bendahara untuk sementara ini dapat dilakukan langkah yaitu sebagai berikut :
    1. Ketika Bendahara menerima pengembalian LS, dicatat RUH Transaksi kode 37.
    2. Ketika Bendahara menyetor pengembalian LS tsb ke kas negara, dicatat RUH Transaksi kode 30 (Setor Sisa SPM LS TA Lalu) dengan mengganti URAIAN menjadi Setor Pengembalian LS ke kas negara ato uraian lain yg sejenis. Penggunaan kode transaksi 04 untuk jenis transaksi ini kurang tepat.

    Kode 30 nanti akan menghasilkan pembukuan Kredit pada BKU, BP Kas n Kas Tunai, BP LS Bendahara.
    Semoga bermanfaat.

  198. ahmad says:

    selamat pagi..setelah saya melakukan sesuai instruksi seperti yang disarankan sebelumnya, alokasi nomor spp menjadi tidak teratur. alokasi nomor spp mengambil ke alokasi nomor user ppk lain. bagaimana solusinya?
    terima kasih

  199. KPPN Jakarta VII says:

    Selamat sore dan dalam hangat.
    Karena perbaikan alokasi Nomor SPP baru terakomodir di Versi 17.0.2, silahkan agar menyusun dan memperbaiki kembali SPP dan SPM yang telah selesai.
    Semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 5 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>